Al-Jami’ah is a peer-reviewed multi-disciplinary journal dedicated to the scholarly writings of all aspects of Islam and Islamic world.

News

The Globethics.net library contains articles of Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies as of vol. 41(2003) to current.

Recent Submissions

  • Religious Diversity and Blasphemy Law: Understanding Growing Religious Conflict and Intolerance in Post-Suharto Indonesia

    Noorhaidi Hasan (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2017-06-01)
    This paper will look at how the explosion of militant religious activism and violence against minorities in post-Suharto Indonesia is embedded in the state’s failure to apply a proper management of religious diversity and civic pluralism. In the bottom of this issue lies controvertial Law No. 1 of 1965 on the prevention of the abuse or insulting of a religion,  known as the Blasphemy Law. Debates have abounded on the extent to which the Law has transgressed the principles of religious freedom guaranteed by the Indonesian Constitution. This paper will thus also examine petitions filed by human rights activists and civil society organizations to demand judicial reviews of the Law before the Constitutional Court [Artikel ini akan menjelaskan bagaimana militansi aktifis agama dan kekerasan terhadap minoritas pasca Soeharto yang muncul akibat kegagalan Negara dalam mengelola keragaman agama dan pluralitas masyarakat. Dasar dari persoalan ini berpangkal pada kontroversi UU No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama atau yang dikenal dengan UU Pencemaran Agama. Perdebatan yang panjang telah mengarah pada pelanggaran prinsip hukum mengenai jaminan kebebasan agama oleh konstitusi. Artikel ini juga akan membahas petisi yang diajukan oleh aktifis HAM dan ornop untuk mengajukan judicial reviews ke Mahkamah Konstitusi.]
  • Discrepancy in State Practices: The Cases of Violence against Ahmadiyah and Shi’a Minority Communities during the Presidency of Susilo Bambang Yudhoyono

    A'an Suryana (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2017-06-01)
    Violence against Ahmadiyah and Shi’a minority communities escalated during the government of President Susilo Bambang Yudhoyono. This study discusses discrepancy between local and central state officials in response to the violence. It found that officials at local states looked ignorant to the violence, while central state officials sent mixed signals: they appeared to be enthusiastic to protect the rights of Ahmadiyah and Shi’a adherents to practice their faiths respectively; but at other times, the officials adopted compromising stance. This study argues that this discrepancy stems from different challenges that each tier of the state had to face. Local state officials were indifferent to the plight of the minority communities due to their kinship; and local affinities to fellow Sunni residents. In contrast, central state officials had to cater to more heterogeneous constituents, and hence they were not immune to pressures from various quarters, including from human right activists and international community. As result, central state officials were ambivalent in responding to the violence. This research is based on a seven-month fieldwork in Ahmadiyah and Shi’a communities, respectively in Kuningan regency, West Java province and in Sampang regency, East Java province in 2013. The data was gathered through ethnography and in-depth interview with relevant sources.  [Kekerasan terhadap kaum minoritas Ahmadiyah and Syiah meningkat dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Studi ini mendiskusikan kesenjangan sikap aktor negara pusat dan lokal dalam menanggapi tindak kekerasan tersebut. Studi ini menemukan bahwa aktor negara di tingkat lokal terkesan tidak peduli dengan rentetan kekerasan tersebut, sementara aktor negara di tingkat pusat menunjukkan sikap yang ambivalen: di suatu waktu mereka terlihat antusias untuk melindungi hak-hak kaum minoritas untuk memeluk kepercayaan-nya masing-masing; di waktu yang lain mereka memperlihatkan sikap kompromistis terhadap pelaku kekerasan atas nama agama. Studi ini berargumen bahwa kesenjangan terjadi karena perbedaan tantangan sosial politik yang masing-masing harus dihadapi oleh aktor-aktor negara di kedua tingkatan yang berbeda tersebut. Aktor negara di tingkat lokal terkesan tidak peduli dengan nasib kaum minoritas karena mereka terpengaruh oleh keterikatan pertemanan atau kekerabatan dengan pelaku kekerasan, yang memiliki kepercayaan yang sama, yaitu Sunni, yang merupakan kepercayaan Islam yang mayoritas di daerah dimana kaum minoritas Ahmadiyah dan Syiah tinggal. Sebaliknya, aktor negara di tingkat pusat harus menghadapi konstituen yang lebih beragam dalam hal agama dan kepercayaan, dan juga dalam hal pemikiran sosial dan politik. Hal ini mengakibatkan aktor negara pusat mau tak mau harus menghadapi tekanan sosial dan politik dari berbagai pihak sehubungan dengan penanganan persoalan kaum minoritas, terutama dari pegiat hak asasi manusia dalam skala domestik maupun internasional. Akibatnya, aktor negara di tingkat pusat terkesan ambivalen dalam menanggapi maraknya kekerasan terhadap kaum minoritas di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terutama kaum Ahmadiyah and Syiah. Studi ini berdasarkan kerja lapangan yang berlangsung selama tujuh bulan di tahun 2013, bertempat di pemukiman Ahmadiyah and Syiah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan metode etnografi dan wawancara mendalam dengan sumber-sumber yang terkait dengan topik penelitian diatas.]
  • Causal Analysis of Religious Violence, a Structural Equation Modeling Approach

    M Munajat (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2015-12-01)
    The present study tries to investigate the causal model of religious violence using SEM (Structural Equation Modeling) approach. Previous quantitative research in social movements and political violence suggests that there are, at least, three factors, that caused violent collective actions, including religious violence: 1) the more fundamentalist people are, the more likely they justify violence, 2) people with lower trust in government is more likely to justify violence, and 3) opposing the second argument: only people with low trust in government and high political efficacy are more likely to justify violence. Based on the data of 343 respondents, the activists of Front Pembela Islam, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, this study confirms that the more fundamentalist people are, the more likely they are to justify violence regardless of their organizational affiliations. On the contrary, this study does not support the argument for the relationship between trust in government and violence. Similarly, the relationship between violence and the latent interaction of trust and political efficacy is not supported by the data. Therefore, this study suggests that fundamentalism, a type of religiosity, is a salient factor to explain religious violence. [Penelitian ini berusaha mengkaji sebab kekerasan keagamaan dengan menggunakan pendekatan Model Persamaan Struktur (SEM). Penelitian kuantitatif terdahulu dalam bidang gerakan sosial dan kekerasan politik menunjukkan bahwa setidaknya ada tiga faktor yang diduga kuat menjadi penyebab kekerasan kolektif, seperti kekerasan agama, yaitu: 1) semakin fundamentalis seseorang, maka ia akan semakin cenderung menyetujui pernggunaan cara kekerasan, 2) semakin rendah kepercayaan seseorang terhadap pemerintah, maka ia akan semakin menyetujui penggunaan kekerasan, 3) berbeda dengan pendapat ke-dua, hanya orang yang rendah kepercayaanya kepada pemerintah, namun mempunyai semangat politik tinggi, yang akan menyetujui penggunaan cara-cara kekerasan. Berdasarkan pada data yang diambil dari 343 responden dari para aktivis, Front Pembela Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa semakin fundamentalis seseorang, maka ia akan semakin cenderung menyetujui kekerasan, terlepas dari afiliasi organisasi mereka. Namun demikian, penelitian ini tidak mendukung hubungan antara kepercayaan terhadap pemerintah dan kekerasan. Demikian juga, hubungan antara kekerasan dan interaksi antara kepercayaan pemerintah dan semangat politik tidak dapat dibuktikan dari data dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa fundamentalisme, sebagai salah satu bentuk keagamaan, merupakan faktor yang sangat penting dalam menjelaskan kekerasan keagamaan.]
  • Analysing the State’s Laws on Religious Education in Post-New Order Indonesia

    Mohamad Yusuf; Carl Sterkens (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2015-06-01)
    This article aims to analyse the Indonesian State’s laws regarding models of religious education, by evaluating Law No. 20/2003, concerning the national system of education and other related laws. Two questions are highlighted: What type of religious education is favoured by Indonesian state? Does the preference for a certain type of religious education reflect a specific vision of the state-religion relationship? Our data consisted of two sources: the State’s law on national education system, Law No. 20/2003, and the minutes of the Indonesian parliament meeting approving the law. We found that Law No. 20/2003 expresses the preference of the government for a mono-religious model. Indonesia is categoreized as having preferred treatment for some religions or support for a particular religious tradition. This categorisation is confirmed by the results of our research findings indicated by the preferential treatment delivered by the State, and the State’s legislation and regulations on religion. [Tulisan ini menganalisis legislasi negara terhadap pendidikan agama dengan cara mengevaluasi UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta perundang-undangan terkait lainnya. Dua pertanyaan berusaha untuk dijawab dalam tulisan ini, yaitu: Model pendidikan agama yang bagaimana yang menjadi preferensi negara? Apakah preferensi tersebut merefleksikan visi negara terhadap model relasi negara-agama tertentu? Tulisan ini merujuk kepada dua data utama, yaitu: UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Risalah Rapat Paripurna ke-35 DPR RI tahun 2003 yang mengesahkan UU No. 20/2003. Penelitian ini menemukan bahwa UU Sistem Pendidikan Nasional merefleksikan preferensi negara terhadap model pendidikan agama mono-relijius. Model pendidikan mono-religius ini merefleksikan preferensi negara terhadap model relasi negara-agama preferensial; negara mengakui lebih dari satu agama resmi dan memberi dukungan kepada institusi-institusinya, yang direfleksikan melalui legislasi dan peraturan terkait agama.]
  • Comparing Religious Education in Indonesia and Japan

    M. Agus Nuryatno (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2014-12-01)
    This paper compares the way in which religious education has been performed in Indonesia and Japan in terms of context, theory, history, policy, practice, and impact. Generally speaking, the practice of religious education in the two countries is far different in that Indonesia has strong support to religious education, while Japan has weak support to the practice of religious education. This is due to the fact that not only the characteristics of the societies of the two countries are different, but also the two do embrace different state’s ideology. In addition families in the two societies play a crucial role in determining the existence and practice of religious education. [Tulisan ini membandingkan pengajaran agama antara Indonesia dan Jepang dalam hal konteks, teori, sejarah, kebijakan, dan pengaruhnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa pendidikan agama di kedua negara ini sangat berbeda. Di Indonesia, pemerintah memberikan dukungan besar terhadap pendidikan agama, sementara pemerintah Jepang sangat kurang mendukung pendidikan agama. Hal ini tidak hanya dikarenakan karakter masyarakat dari kedua negara ini yang sangat berbeda, tetapi juga disebabkan ideologi dari kedua negara ini yang juga berbeda. Terlepas dari itu, di kedua negara ini lembaga keluarga memiliki peran yang cukup krusial dalam menentukan eksistensi dan pelaksanaan pendidikan agama.]
  • A Postcolonial Biography of Sadrach: the Tragic Story of an Indigenous Missionary

    Emanuel Gerrit Singgih (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2015-12-01)
    Nowadays, many Indonesian Christians are fully aware that evangelic mission in Indonesian context is to be involved in the dialogue of life with one’s neighbor and share their struggles. Sadrach, an indigenous missionary who lived in 19th century, can be seen as a pioneer in this mission method. However, this method was not accepted by the foreign missionaries at that time. They accused Sadrach’s method as a form of syncretism. This work is an attempt to analyze Sadrach’s biography in the framework of postcolonial theory which argues that Indonesian Christians have to learn about their colonial past and strive to maintain equal relationships with non-Indonesian Christians. It is hoped that his achievements can be appreciated by the present generation, and they will not repeat the mistakes of the past. It is also good to be aware that resistance to Sadrach’s mission nowadays will come from some contemporary international mission-bodies which continue the old way of propagating Christian faith without regard to the context of Indonesia. [Banyak orang Kristen sekarang ini sadar bahwa misi dalam konteks Indonesia adalah melibatkan diri dalam dialog kehidupan dengan sesama dan ambil bagian dalam pergumulannya. Sadrach, seorang penginjil lokal yang hidup pada abad ke-19 dapat dianggap sebagai salah satu pelopor metode misionaris seperti ini. Akan tetapi penyebaran misi ala Sadrach ini tidak diterima oleh para misionaris asing. Upaya seperti ini dianggap sebagai sinkretisme. Tulisan ini merupakan studi biografi Sadrach dalam kerangka teori poskolonial yang bertujuan untuk menunjukkan peranan Sadrach dalam penyebaran misi Injil di Indonesia. Diharapkan generasi sekarang akan belajar dari dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan masa lampau. Studi ini juga untuk menyadarkan bahwa perlawanan terhadap model misi Sadrach pada masa kini akan muncul dari badan-badan misi internasional yang tetap menjadi model-model misi Kristen yang tidak memedulikan konteks Indonesia sama sekali.]
  • The Veil at the Crossroads: Muḥammad Saʻīd al-‘Ashmāwī and The Discourse on the Ḥijāb in Egypt

    Mohamad Abdun Nasir (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2008-07-01)
    Jilbab telah menjadi isu kontroversial yang mengakibatkanp perdebatan sengit di kalangan feminis, Islamis maupun kelompok Liberal-sekuralis di Mesir. Muḥammad Saʻīd al-Ashmāwi melihat jilbab telah dibelokkan arah oleb kelompok Islam radikal dari masalah agama ke masalah politik untuk mencap kafir wanita Muslim yang menolak jilbab. Inilah yang menjadikan ketidaksetujuan ‘Ashmā-wī. Kelompok lslam radikal dianggap telah memanipulasi agama demi tercapai kepentingan-kepntingan idiologis politik mereka. Dari situ Ashmāwī kemudian membuat counter discourse tentang jilbab. Menurutnya jilbab tidak wajib. Bagi dia tidak semua ayat-ayat al-Qur'an bersifat umurn, dan sebagian dari mereka bersifat spesifik yang terkait dengan kondisi tertentu. Ayat-ayatt tentang jilbab masuk dalam kategori ini dan interpretasi terhadap ayat-ayat tersebut harus dikaitkan dengan konteks sebab turunnya ayat (asbāb al nuzūl).
  • Feminist Kyai, K.H. Husein Muhammad: The Feminist Interpretation on Gendered Verses and the Qur’ān-Based Activism

    Yusuf Rahman (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2017-12-01)
    Husein Muhammad, a feminist ‘ālim or kyai of Dar al-Tauhid Islamic boarding school in Arjawinangun Cirebon, West Java, Indonesia, has written various articles and books on women issues and gender problem. Growing up in a conservative family, and graduating from Al-Azhar University, kyai Husein becomes one of the main proponents of Islamic feminism in Indonesia. Apart from leading a pesantren (Islamic boarding school), in 2000 kyai Husein established Fahmina Institute, an NGO which strives to promote community empowerment and gender justice based on pesantren tradition, and Fahmina Islamic Studies Institute, an Islamic higher education, which aims to build a tolerant and unprejudiced Indonesian Islam. This article discusses his approach in reinterpreting the Qur’ānic verses and Islamic traditions on women issues, and his contribution in the light of the discourse of gender and feminism in Islam as well as in mainstreaming gender in Indonesia.  [KH Husein Muhammad merupakan ulama feminis, pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon Jawa Barat, yang telah menghasilkan banyak tulisan dan buku terkait persoalan perempuan dan masalah gender. Beliau yang dibesarkan dalam keluarga tradisional dan lulusan Universitas Al-Azhar, kini telah menjadi tokoh utama feminis Islam di Indonesia. Disamping menjadi pemimpin pondok pesantren, beliau mendirikan Fahmina Institute pada tahun 2000 yang merupakan sebuah LSM pemberdayaan masyarakat dan keadilan gender berbasis pesantren tradisional. Selain itu juga mendirikan Fahmina Islamic Studies Institute, sebuah perguruan tinggi Islam yang bertujuan membangun toleransi dan mengikis prasangka Islam Indonesia. Tulisan ini membahas pendekatannya dalam menafsirkan ayat al Qur’an dan tradisi Islam mengenai persoalan perempuan serta kontribusinya dalam pencerahan wacana gender dan feminisme dalam Islam terutama pengarusutamaan gender di Indonesia.]
  • STATE POLICIES ON RELIGIOUS DIVERSITY IN INDONESIA

    M. Mujiburrahman (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2008-02-01)
    <p>This article discusses how Indonesian state manages its religious diversity. The state policies on religious diversity cannot be understood without analyzing the history of how the founding fathers decided to choose Indonesia as neither secular nor Islamic country, but somewhere between the two. The author discusses three topics, namely the recognized religions, Muslim fear of Christianization, and dialogue and inter-religious harmony. Based on the Decree No.1/1965, Confucianism was one of six religions recognized by the state. However, in the Soeharto era, around 1979, this religion was dropped from the list, and only after his fall Confucianism has been rehabilitated, and even the Chinese New Year has been included as one of the national holidays in Indonesia. In terms of Muslim-Christian relations, there were tensions since 1960s, particularly dealt with the issue of the high number of Muslims who converted to Christianity. It was in this situation that in 1967 a newly built Methodist Church in Meulaboh, Aceh, was closed by Muslims, arguing that the Church was a concrete example of the aggressiveness of Christian missions because it was built in a Muslim majority area. Since the Meulaboh case, the Muslims consistently insisted the government to accommodate their four demands: (1) restriction on establishing new places of worship; (2) restriction onreligious propagation, and control of foreign aid for religious institutions; (4) Islamic religion classes should be given to Muslim students studying in Christian schools; (5) inter-religious marriage should not be allowed. Apart from these contested issues, the government and religious leaders have been trying to avoid conflict and to establish cooperation and peace among religious groups in the country through inter-religious dialogues, either organized by the government or sponsored by the leaders of religious groups themselves. The author argues that specific socio-political contexts should be taken into consideration to understand state policies making concerning religious diversity. Hence, all debates and compromises achieved afterwards usually do not go beyond the neither secular nor Islamic compromise.</p>
  • Gaining a Competitive Advantage by Integrating Islamic Values within Company Behavior

    Syafaruddin Alwi (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2003-06-01)
    Dewasa ini terutama pengalaman di Indonesia, banyak sekali terjadi praktik-praktik bisnis yang tidak mengindahkan norma-norma etika ekonomi yang normal. Hasrat meraih keuntungan dan menjadi pemenang dalam persaingan pasar, seringkali tidak menggunakan strategi-strategi bisnis yang bertumpu pada nilai-nilai religius yang sebenarnya merupakan salah satu sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Tulisan ini membahas nilai-nilai dalam Islam yang bermanfaat bagi pengembangan kultur perusahaan. Nilai-nilai tersebut diintegrasikan melalui pembentukan karakter sumber daya manusia dalam perusahaan, yang digali dari sifat-sifat kepemimpinan Nabi Muhammad Saw dan ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan topik sebagai dasar pembahasan. Impak yang diharapkan dari terbentuknya kultur yang Islami dalam perusahaan, akan menghasilkan produk-produk dan jasa-jasa yang valuable dan halal bagi pelanggannya.
  • Unearthing Nusantara’s Concept of Religious Pluralism: Harmonization and Syncretism in Hindu-Buddhist and Islamic Classical Texts

    Al Makin (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2016-06-01)
    This article sheds light on  the formulation of pluralism based on the reading of classical Javanese texts by choosing some excerpts of Hindu-Buddhist literature called kakawin and later Islamic works called serat and babad. Dynamic practices of syncretism and harmonization of local and foreign religious traditions are found in the excerpts of Sutasoma, Kertagama, Dewa Ruci, Babad Tanah Jawa, and Centini. From reading of these messages, this writing finds that since the old time of Singasari and Majapahit, harmonization and syncretism of many religious traditions has been practiced as an essential part of the concept of pluralism. Hindu-Buddhist came first in the older literature and later Islamic elements added the complexity of syncretism. This study also finds that Hindu-Buddhist figures are reenacted in the Islamic literature with modifications. The accounts of the famous Javanese saint Sunan Kalijaga reflects the older source of Sutasoma, Ken Arok, Bhima, and other figures. Their stories tell us about the relativism of evil and good, in which evil is not annihilated but converted into goods. This article is an example of our endeavor that pluralism can be formulated based on local wisdom such as reading classical texts with the spirit of reinterpretation of indigenous virtues with a fresh perspective. [Artikel ini mencoba menemukan rumusan pluralisme dengan membaca ulang teks klasik Jawa dengan memilih bagian tertentu dari sastra Hindu-Buddha yang disebut kakawin dan karya Islami yang disebut serat dan babad. Praktik dinamis sinkretisme dan penyelarasan antara tradisi keagamaan lokal dan asing ditemui dalam Sutasoma, Kertagama, Dewa Ruci, Babad Tanah Jawa, dan Centini. Dari hasil bacaan teks-teks di atas, tulisan ini menemukan bahwa sejak masa kuno Singasari dan Majapahit, penyelarasan dan sinkretisme antara banyak tradisi keagamaan telah dipraktikkan sebagai bagian penting dari konsep pluralisme. Hindu-Buddha datang pertama lalu disusul oleh karya Islam yang menambah nuansa sinkretis. Studi ini juga menemukan bahwa tokoh Hindu-Buddha diceritakan ulang dalam karya Islam dengan berbagai modifikasi. Cerita tentang Sunan Kalijaga mencerminkan sumber yang lebih tua seperti Sutasoma, Ken Arok, Bhima, dan tokoh-tokoh lain. Kisah mereka mengajarkan kepada kita tentang relativitas antara kejahatan dan kebaikan; kejahatan tidak dimusnahkan tetapi diubah menjadi kebaikan. Artikel ini merupakan contoh usaha  untuk merumuskan konsep pluralisme berdasarkan kebijakan lokal dengan membaca kembali teks-teks klasik dengan semangat penafsiran ulang ajaran lokal dengan perspektif baru.]
  • Before the Ethical Policy: The Ottoman State, Pan-Islamism, and Modernisation in Indonesia, 1898–1901

    Frial Ramadhan Supratman (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2016-12-01)
    By drawing on Ottoman-Turkish documents in the Prime Minister’s Ottoman Archives, this paper investigates the role of the Ottoman state and Pan-Islamic ideology on modernisation in Indonesia. The article revisits the process defining the Ethical Policy (Politik Etis) as the turning point of the emergence of modernisation in Indonesia.  In existing scholarship, the ‘Ethical Policy’ became the grand narrative in Indonesian history, meanwhile the influence of Pan-Islamism is only seen as the unsuccessful political propaganda of Abdulhamid II on the anti-colonialism movement in Indonesia. Many Indonesian and Ottoman historians view Pan-Islamism in the context of anti-colonialism fighting against the Dutch militarily in the late nineteenth and early twentieth centuries. This article proposes an alternative view to this narrative which acknowledges Pan-Islamism as a modernisation step for Indonesians which was signed by the Jawi students arrival in Istanbul and shows the Hadhrami community as the agent of modernisation. In short, the article shows the Ottoman influence on the emergence of the Ethical Policy of 1901 in Indonesia. [Menggunakan dokumen-dokumen Turki Utsmani yang disimpan di Prime Minister’s Ottoman Archives, makalah ini meneliti peran imperium Utsmani dan ideologi Pan-Islam  dalam modernisasi Indonesia. Hal itu dilakukan dengan meninjau kembali proses mendefinisikan Politik Etis sebagai titik balik lahirnya modernisasi Indonesia. Dalam literatur yang ada sekarang, Politik Etis menjadi cerita utama dalam sejarah Indonesia, sementara Pan-Islamisme hanya dipandang sebagai propaganda gagal dari Abdulhamid II bagi gerakan anti kolonial di Indonesia. Kebanyakan sejarawan di Indonesia dan Turki dalam konteks perjuangan melawan penjajah Belanda. Artikel ini menawarkan narasi alternatif yang  mengakui Pan-Islamisme sebagai salah satu tahapan penting modernisasi Indonesia yang ditandai dengan datangnya para mahasiswa Jawa di Istambul dan menunjukkan peran komunitas Hadhrami sebagai agen modernisasi.]
  • Expressing Political and Religious Identity: Religion-Science Relations in Indonesian Muslim Thinkers 1970-2014

    Media Zainul Bahri (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2018-12-01)
    An attractive phenomenon of Indonesian Islam in 1990s era up to the recent time is an emergence of thought battle within Muslim scholars concerning religon and science. From the struggle, various terms have arisen such as: Islamization of knowledge/science, scientification of Islam, objectification of Islam, compatibility, ayatization or ayatisasi (from Arabic āya [verse, sign] i.e. to find the Qur’ānic āya for every single knowledge/science finding), integration, integration-interconnection, and so forth. According to the typology of Ian Barbour, instead of conflict and independence, religion-science relations in Indonesian Islam are always in the position of integration and dialogue. However, this article focuses on how the discourse of religion-science relations is conducted to express Islamic identity and political become more salient and stronger, particularly within Indonesian urban Muslims. Since the pioneers in 1970s to1980s such as Rasjidi, Moenawar Chalil, Buya Hamka and Syekh Kadirun Yahya, then more academic discourse such as the figures of Hidajat Nataatmaja, Kuntowijoyo, Mulyadhi Kartanegara and Amin Abdullah, to very popular writers of ayatisasi, Islamization of science has--at least three main agendas: the politics to strengthening Muslim identities, the spirit against secularist-Western, and apologetic attitudes as part of the theological campaign. This popular phenomenon shows that Islam is not merely regarded as ‘a perfect religion’ in terms of ethics, ritual as well as spiritual, but also it is kind of ‘Islamic revival’, i.e. a politically meaningful term, ‘revival of the ummah in all its aspects’. [Salah satu fenomena menarik islam Indonesia tahun 1990an hingga sekarang adalah perdebatan pendapat diantara ilmuwan muslim terkait hubungan agama dan sains. Dari perdebatan tersebut setidaknya memunculkan istilah seperti islamisasi pengetahuan atau ilmu, ilmuisasi islam, obyektifikasi islam, keserasian, ayatisasi, integrasi, integrasi – interkoneksi, dan lainnya. Berdasarkan tipologi dari Ian Barbour, alih-alih konflik dan independensi, hubungan agama dan sains di muslim Indonesia lebih tepat berada diposisi integrasi dan dialog. Dalam artikel ini fokus tertuju pada bagaimana wacana hubungan agama dan sains sebagai ekspresi identitas politik dan keislaman, khususnya pada muslim perkotaan. Sejak 1970-1980an mulai dikenal nama-nama seperti Rasjidi, Moenawar Chalil, Buya Hamka dan Kadirun Yahya  hingga nama – nama yang lebih akademis seperti Hidajat Nataatmaja, Kuntowijoyo, Mulyadhi Kartanegara dan Amin Abdullah. Setidaknya ada tiga agenda dari gerakan ini yaitu politik penguatan identitas keislaman, semangat melawan sekulerisasi barat dan sikap defensif yang merupakan bagian dari dakwah. Singkatnya, fenomena ini menunjukkan bahwa islam tidak hanya sebagai agama yang sempurna secara etis, tapi juga ini bagian dari kebangkitan islam seperti dalam istilah politiknya, kebangkitan islam di segala aspeknya.]
  • Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices

    Ermi Suhasti; Siti Djazimah; Hartini Hartini (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2018-12-01)
    The Indonesian rules on marriage manage that a marriage is required to be one faith marriage, i.e., a man and woman to embrace the same religion, and prohibits interfaith marriage. However, in practice interfaith marriage is concluded and the couple of such marriage struggled to conduct the marriage and to have the marriage legitimized. One of the ways is to propose a designation or decree from the civil court to officially allow them to marry and to mandate the Civil Marriage Registrar to register their marriages. This article discusses the practice of interfaith marriages based on the permission from the civil courts’ judges in Surakarta. Deploying the socio-legal approach and based on interviews with some relevant persons and on the observation on a number of civil courts’ decrees, this article finds that there are interfaith marriages in Indonesia and interfaith couple struggled to get their marriages officially admitted and legalized by taking the advantage of the legal gap on the issue. This article also argues that there has been divergent legal interpretation within Indonesians which led to legal uncertainty regarding the rules of interfaith marriage in Indonesia. [Peraturan tentang perkawinan di Indonesia mengatur pernikahan satu agama. Pernikahan harus antara wanita dan laki-laki Muslim dan larangan pernikahan beda agama. Banyak praktik pernikahan melakukan ikatan beda agama. Pernikahan ini diilakukan para pasangan dengan berupaya keras dengan cara apapun untuk dapat menikah secara formal. Salah satu cara dengan memohon ijin melalui putusan Pengadilan Negeri. Pengadilan memberikan ijin pernikahan beda agama dan mandat kepada pegawai Pencatat Sipil untuk dicatatankan sebagai pernikahan. Artikel ini mengkaji praktik pernikahan beda agama melalui penetapan Pengadilan Negeri di Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan wawancara dan analisa terhadap beberapa penetapan dalam penyusunan paper. Artikel ini membahas pernikahan beda agama yang dilakukan masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan dan mengupayakan secara keras cara dalam pernikahan beda agama. Argumen lain artikel ini adalah pola penafsiran hukum yang beragam dari pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Tafsir ini membawa pada ketidakmapanan dan ketidakpastian hukum terkait dengan ketentuan pernikahan beda agama di Indonesia.]
  • ICMI and Its Roles in the Development of the Middle Class Muslim Communities in Indonesia in the New Order Era

    Riki Rahman; Faisal S Hazis (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2018-12-01)
    ICMI is inseparable with the rise of the middle class Muslim communities in Indonesia. This is because the roles and contributions of ICMI are very significant in the development of middle class Muslim communities. Although the establishment of ICMI has its pros and cons, it is undeniable that ICMI’s contributions towards development of the Muslim communities are huge. This article aims to identify the roles and contributions of ICMI in the development of middle class Muslim communities in Indonesia in the New Order era. The roles of ICMI are based on education and economic aspects, the consolidation of the Islamic movement in Indonesia aspects, and the political agenda aspects. Based on our findings, we conclude that ICMI is deemed to be the pioneer of middle class Muslim communities’ revival in Indonesia especially in the New Order era. [ICMI tidak dapat dipisahkan dengan kebangkitan masyarakat Muslim kelas menengah di Indonesia. Hal ini disebabkan peran dan kontribusi ICMI sangat signifikan dalam perkembangan masyarakat Muslim kelas menengah. Meskipun pendirian ICMI diliputi pro dan kontra, namun tidak dapat sangkal bahwa kontribusi ICMI terhadap pembangunan masyarakat Muslim kelas menengah sangat besar. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan kontribusi ICMI terhadap perkembangan masyarakat Muslim kelas menengah di Indonesia pada zaman Orde Baru. Peran ICMI ini ditinjau dari aspek pendidikan dan ekonomi, aspek konsolidasi gerakan Islam Indonesia, dan aspek agenda politik. Berdasarkan hasil penemuan, kami menyimpulkan bahwa ICMI dapat dianggap sebagai pelopor kebangkitan masyarakat Muslim kelas menengah di Indonesia terutama pada zaman Orde Baru.]
  • Ṣu’ūbāt al-Tarjamah min al-Nāḥiyah al-Dalāliyyah

    Achmad Satori Ismail (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2003-06-01)
    The main problem in the proses of language transfer is to find the precise word between two languages. To transfer a word of a language into another language require some conditions, i.e., word classification, socio-cultural background, metaphor, etc. It is mistaken to say that the meaning of words in any language lies in the pattern of the word used t0 express particular purpose. Instead, the meaning of a word we used as a mean to construct our knowledge is the meaning that suit to the culture of a country. Therefore, the concept of a word in a culture may not be able to be found in other cultures. It is also the cases of Indonesian language in relation to other languages. In particular, the difficulties of translating Arabic words into bahasa Indonesia or vice versa, from the semantic point of view, could be classified into some categories: (1) the semantic difference of two similar words, (2) the differences in using an expression, (3) the classification differences of words, (4) the differences in using taboo words and the softness of expression, and finally (5) the socio-cultural differences between two nations/ countries.
  • New Horizons of Islamic Studies Through Socio-Cultural Hermeneutics

    Amin Abdullah (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2003-06-01)
    Pemikiran dan sejarah Islam adalah dua dimensi pokok Islam teologis yang telah mendorong munculnya berbagai kekuatan, sikap keagamaan dan ideologis. Akhirnya, Islam mengandung beberapa makna: Islam sebagai teks (naskah) dan teologi/kalam; Islam sebagai pemikiran kemanusiaan, Islam sebagai sejarah, dan Islam sebagai suatu "lembaga". Dengan berbagai pengertian Islam di dalam benak para pengamat sosial keagamaan tersebut, lalu orang sah menyebut atau mengangkat isu bahwa Islam memang "problematik". Dari sinilah bermula muncul pentingnya metode dan pendekatan dalam studi atau kajian keislaman. Metode ini berbeda dengan yang sudah dikembangkan tahun 70-an, karena metode ini lebih menekankan corak pendekatan (approach) berikut kerangka teori yang digunakan. UIN/IAIN/STAIN (Universitas Islam Negeri/Institut Agama Islam Negeri/Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) adalah lembaga akademik yang paling bertanggungjawab di tanah air untuk menjelaskan kepada masyarakat luas dengan menggunakan metode dan pendekatan rnutakhir yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat perkembangan Islam di tanah air dalam hubungannya dengan dunia internasional serta pertemuan dan pertautan keilmuan Islamic Studies dengan ilmu-ilmu lain yang tergambar dalam peta horizon keilmuan Islamic Studies kontemporer, maka fungsi pendidikan pada level Strata satu dan lebih-lebih Pascasarjana Studi Keislaman adalah sangat penting dan strategis.
  • Dinamika Islam Politik di Indonesia pada Era Reformasi (1998-2001)

    Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2003-06-01)
    This article discusses the political attitude of some Indonesian Muslims to the reformation era of Indonesia. Euphorically, they responded the reformation in the same way as in the early history of Indonesian politics, i.e., they are interested much in struggling their political interest in the formalistic ways. This study has found that the Islamic figures who struggling political Islam in the substantive ways are entrapped in formalistic struggle. Compared to the era of Old and New Order political system, some politician Muslims hardly offer new political strategies. Their political attitudes have been promoted so far are merely on the following three points. First is an interest to raise their political parties to the power. Second is to pose their groups without any good quality agenda. Third, inconsistency of some figure in struggling for Muslim society, they struggling for their own group. Instead, It seem that the attitude of some elite politician Muslims is influenced by political changes and their religious understandings. It is clear that if political Islam is struggled without any good and distinct concept or agenda, the politician Muslims would face some obstacles which are difficult to be solved. Therefore, basic wide-ranging understanding is necessary for politician Muslims in comprehending some political affairs in Indonesia.
  • Al-Yasār al-Islāmī: Iṭlālah ‘Āmmah

    Naṣr Abū Zaid (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2004-12-01)
    Islamic thought develop rapidly as the progress of Islam in the classical era especially when Islam facing modernity nowadays. In general, the discourse of Islamic thought ranges from the “left” to the “right”. The term "left" is used for political movement and changes which defends the right and interest of poor individual, i.e. vulnerable and oppressed people. This mainstream fight against social in justice caused by economics and politics, such as the tendency of elites to support certain communities in any forms and to neglect others. In general it can be stated that leftist movements aim to develop society, toward freedom of thought and civilized, and also employ logic as a way of life and thinking method. Although it seems very excellent for the society, however it also has some disadvantages such as it could harm personal freedom. Meanwhile the “right" is used for political movement and changes which demand for private freedom. It seem that the "right' movement more flexible than the “left” one to protect personal freedom of thought especially freedom of faith, freedom of thought etc. To conclude, the "right" movement is more conservative to protect tradition.
  • A Defender of an “Existence": Mullā Ṣadrā on Mumkin

    Al Makin Al Makin (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2003-06-01)
    Untuk memudahkan pembahasan tentang penggunaan filosofis (ontologis dan metafisik) terma "mumkin" dalam wacana Mullā Ṣadrian, dalam tulisan berikut ini akan disajikan penelusuran historisitas ide dimulai dari penggunaan konsep tersebut dalam struktur bahasa; terutama sekali adalah makna kata mumkin secara ontologis dan metafisik. Termasuk dalam pembahasan berikut adalah terma "mumkin" jauh sebelum terma tersebut dimasukkan dalam wacana Mullā Ṣadrā, seperti dalam karya-karya filosof Yunani: Aristoteles, Neoplatonisme dan filsafat Islam klasik. Historisitas ide mumkin dan konsekuensi konsepnya akan dipaparkan. Mumkin versi Mullā Ṣadrā sendiri akan dikupas terakhir setelah perbandingan-perbandingan dengan konsep mumkin yang mendahului Mullā Ṣudrā diungkap.

View more