• Wali and Karama: A Discourse and Authority Contestation in al-Tarmasi’s Bughyat al-Adhkiya’

  Ade Fakih Kurniawan; Noorhaidi Hasan; Achmad Zainal Arifin (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2019-12-01)

  This paper aims to analyze Muhammad Mahfūẓ al-Tarmasī’s concept of wali and karāma, as well as his response and position in the discourse on those issues. Drawing on historical, hermeneutics, and intertextual approach, it will elaborate his involvement in the 19th century discourse on wali and karāma, in which the Wahhabiyya’s strong influence in Mecca was taking place. In this sense, Mahfūẓ wrote a treatise on Sufism entitled Bughyat al-Adhkiyā’ fī Bahthi’an Karāmāt al-Awliyā’. Although he mastered on tasawwuf and possessed a genealogical chain to al-Ghazali, al-Qushairi and some other Sufis, he did not use their arguments. He preferred to quote the arguments of the jurists (fuqahā’), such as al-Subkī and al-Haytamī. This actually shows the strength of his work in compiling arguments using the “criticism from within” approach. He realized, to some extent, that criticism to Sufism mainly came from the jurists (fuqahā’). Therefore, in order to be easily accepted, criticizing critics needs to employ the same perspective, fuqahā’s arguments. In fact, Mahfūẓ criticism was not only directed at the jurists (fuqahā’) but also to the group which at that time were incessantly spreading the ideas delegitimizing Sufism (in the context of orthodoxy), Wahhabiyya. This can be seen clearly in the way of Mahfūẓ’s selection of figures and groups to whom he criticized. But interestingly, he delivered critics in a smooth way and did not show his finger directly to the nose of Wahhabiyya. [Tulisan ini merupakan analisis terhadap konsep wali dan karomah menurut Muhammad Mahfūẓ al-Tarmasi, serta respon dan posisinya dalam diskursus isu-isu tersebut. Dengan menggunakan pendekatan historis, hermeneutika, dan intertekstual, tulisan ini menjelaskan keterlibatannya dalam wacana abad 19 tentang wali dan karomah, di mana pengaruh kuat Wahhabiyya di Mekah tengah berlangsung. Untuk itu, Mahfūẓ menulis sebuah risalah tentang Sufisme berjudul Bughyat al-Adhkiyā’ fi Bahthi’an Karāmat al-Awliyā’. Meski ia menguasai tasawwuf dan memiliki silsilah spiritual yang sampai kepada beberapa Sufi kenamaan, namun dalam karyanya ini ia tidak menggunakan argumen-argumen mereka. Ia lebih suka mengutip argumen para ahli hukum (fuqahā’), seperti al-Subki dan al-Haytami. Ini merupakan salah satu kekuatan dari kepiawaiannya dalam menyusun argumen menggunakan pendekatan “critic from within” karena ia menyadari bahwa kritik terhadap tasawuf labih banyak berasal dari para fuqahā’. Oleh karena itu, agar mudah diterima, suatu kritik perlu menggunakan perspektif yang sama dengan sang pengkritik, dalam hal ini argumen fuqaha. Faktanya, kritik Mahfūẓ tidak hanya diarahkan pada para fuqahā’ tetapi juga kepada kelompok yang pada saat itu terus-menerus menyebarkan ide-ide delegitimasi tasawuf (dalam konteks ortodoksi), seperti Wahhabiyya. Ini dapat dilihat dengan jelas dari cara Mahfūẓ memilih tokoh dan kelompok yang ia kritik. Namun yang menarik, ia menyampaikan kritik dengan cara yang halus dan tidak secara explisit menunjuk langsung Wahhabiyya yang saat itu mulai berkuasa.]
• The Debate of Orthodox Sufism and Philosophical Sufism: The Study of Maqāmāt in the Sirāj al-Ṭālibīn of Shaykh Iḥsān Jampes

  Syamsun Ni'am (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2020-07-01)

  This article discusses the mystical view of Shaykh Iḥsān Jampes Kediri, East Java. He is known as a muslim jurist as well as a practical Sunnī Sufi of Nusantara (Indonesia), with a worldwide reputation. The main reason for his reputation originates from his monumental work Sirāj al-Ṭālibīn a voluminous commentary of al-Ghazālī work, Minhāj al-’Ābidīn, which had successfully reaffirmed orthodox Sunnī sufism that built and developed by al-Ghazālī. The sufism attitudes and ways of Shaykh Iḥsān in the journey were as if dealing with a sufi group which had philosophical pattern. Additionally, Shaykh Iḥsān Jampes in Sirāj al-Ṭālibīn reviewed the sufistic core stages which are called maqāmāt by many sufis, but Shaykh Iḥsān calls them steep road (‘aqabah) consisting of seven steep stages. These differences bring some consequences not only on the number of steps/stairs/maqām and the final destination of his mystical journey, namely gnosis and deification; but also question the limit of human being who physically cannot be united with God. On the other hand, God could have chosen to be invited to unite in accordance with His will. These seven ‘aqabah are to deliver a traveller towards ma’rifatullāh (gnosis) as the ultimate mystical journey. [Artikel ini membahas pandangan sufistik Syaykh Iḥsān Jampes Kediri Jawa Timur. Ia adalah ahli hukum Islam yang juga sebagai praktisi sufi sunni yang terkenal di nusantara kala itu. Alasan utama yang membuatnya diperhitungkan adalah karyanya Sirāj al-Ṭālibīn yang berupa komentar terhadap Minhāj al-’Ābidīn karya al-Ghazālī. Sikap dan jalan sufi Shaykh Iḥsān Jampes tampaknya bersepakat dengan pola sufistik falsafati. Dalam karyanya tersebut ia membahas tingkatan yang oleh para sufi biasa disebut maqāmāt, dimana ia sendiri menyebutnya dengan jalan terjal (‘aqabah) yang terdiri dari 7 tingkatan. Perbedaan ini tidak hanya membawa perbedaan konsekuensi jumlah tangga dan tujuan akhir (gnosis dan deification), tapi juga soal batasan kemampuan fisik manusia untuk menyatu dengan Tuhan. Di sisi lain, Tuhan dapat juga mengundang untuk bersatu berdasarkan kehendakNya. Tujuh tingkatan ‘aqabah inilah yang akan membawa para musafir menuju ma’rifatullāh sebagai puncak perjalanan spiritual.]
• Saudi Arabia Charity and the Institutionalization of Indonesian Salafism

  Jajang Jahroni (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2020-07-01)

  [This article primarily discusses the links between Saudi Arabian Islamic charity organizations and the development of Salafism in Indonesia and how these links facilitate the institutionalization of Salafi groups. It specifically deals with the issues of how Islamic charity help Salafi groups create their institutions and how the Salafis distribute these charities to their own members. It also describes how they managed to survive when the flow of Saudi funds was no longer reliable. The primary focus of this article is on the way Islamic charity and Islamic charity organizations respond to existing social and political conditions by engaging in social and political activism. International Islamic charity organizations have shaped the transformation of Islamic movements over the last decades. Indonesian Salafi groups have benefitted from charities in various ways and they have enabled Salafi groups to create their institutions in Indonesia. It is no exaggeration to say that Indonesian Salafi groups have become the major players in the distribution of Saudi Arabian charities in the country. This process is inescapably linked with politics which further shapes the transformation of Salafism in Indonesia. [Pembahasan utama artikel ini adalah menjelaskan keterhubungan antara lembaga amal Arab Saudi dengan perkembangan kelompok Salafi di Indonesia dan bagaimana hubungan ini memfasilitasi penguatan organisasi kelompok tersebut. Lebih khususnya adalah bagaimana lembaga amal Islam tersebut membantu mendirikan yayasan serta membagi dana tersebut kepada anggota-anggotanya. Selain itu juga menjelaskan bagaimana yayasan yang terbentuk itu bertahan ketika tidak lagi menerima sumbangan dari Arab Saudi. Intinya adalah tulisan ini menjelaskan cara kerja filantropi Islam dan organisasi amalnya merespon kondisi sosial dan politik dengan terlibat dalam aktifisme. Organisasi filantropi Islam internasional pada dasarnya telah membawa transformasi gerakan Islam lebih dari satu dekade terakhir. Kelompok Salafi Indonesia dengan berbagai cara telah mengambil keuntungan dari dana amal ini dan untuk menguatkan organisasi mereka di Indonesia. Tidak berlebihan jika disebut bahwa kelompok Salafi merupakan pemain utama dalam distribusi dana amal ini di Indonesia. Proses ini merupakan hal yang tak bisa dihindarkan dari kaitan politik dimana telah banyak berpengaruh pada trasnformasi Salafisme di Indonesia.]
• The Symbols and Myths of Rice in Sasak’s Culture: A Portrait of Hybrid Islam in Lombok

  Saharudin Saharudin (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2019-12-01)

  This article aims at discussing two important points of rice ethnophilosophy in Sasak society. First, it explains how various symbols of language and culture and local mythos of rice in agricultural Sasak society experienced reinterpretation over key concepts of Islamic Worldview. Second, it illuminates how those modified symbols and mythos in Sasak society contains similarities with the ones in Malay culture as recorded in Hikayat Asay Pade manuscript and Kitab Berladang. The study uses ethnohermeneutic method in reading the text in the context of Sasak culture. The result shows some points of transformation in the symbols and mythos about rice in Sasak culture after being adapted to Islamic Worldview. The reinterpretation clarifies a spirited ethnophilosophy about harmony and equilibration of human life with nature and God. Adaptation conducted by the Islamic carrier among the agricultural Sasak society at the beginning of Islamic influence exemplifies how the spreading of Islam was undertaken peacefully through the confirmation of symbols and local mythos to maintain stability and harmony. [Tulisan ini mendiskusikan tentang simbol (bahasa dan budaya) dan mitos padi lokal dalam masyarakat Sasak agraris yang mengalami reinterpretasi setelah konsep-konsep kunci Islamic worldview mulai diadaptasi dan disebarkan oleh para penyebar Islam awal di kalangan petani tradisional. Selanjutnya, didiskusikan pula tentang persinggungan simbol dan mitos lokal Sasak tersebut (setelah mengalami reinterpretasi dengan konsep-konsep kunci Islam) dengan budaya Melayu yang terekam dalam manuskrip Hikayat Asay Pade dan Kitab Berladang. Berdasarkan hasil pembacaan dengan metode etnohermeneutik dapat dipahami tentang apa saja hasil reinterpretasi masyarakat Sasak agraris mengenai simbol dan mitos padi lokal setelah mengalami persentuhan dan penyesuaian dengan Islamic worldview. Hasil reinterpretasi tersebut menjelaskan pandangan budaya (etnofilosofi) yang sangat bernas tentang harmonisasi dan keseimbangan hidup manusia dengan Tuhan dan alam. Selain itu, adaptasi yang dilakukan oleh penyebar Islam awal di kalangan masyarakat Sasak agaris ini merupakan contoh bagaimana Islam disebarkan dengan damai dan adaptif terhadap simbol dan mitos lokal supaya keseimbangan dan keharmonian tetap terjaga.]
• The Subjectivity of Nawāl Al-Sa’dāwī: Critique on Gender Relations in Religious Construction in Adab Am Qillah Adab Work

  Yulia Nasrul Latifi; Wening Udasmoro; Juliasih J. (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2019-12-01)

  This writing examines three short stories in the short story anthology of Adab Am Qillah Adab by Nawāl Al-Sa’dāwī, namely: “Adab.Am Qillah Adab”, “al Umm al-Suwisriyyah al-Qātilah”, and “Qiṣṣah Fatḥiyyah al-Miṣriyyah”. The analysis focuses on Nawâl al-Sa’dâwî’s critique of religious constructions of gender relations. The subjectivity of Salvoj Žižek is the theory used and hermeneutics is the method of analysis. The purpose of the study is to find out the reasoning behind the radical acts of Al-Sa’dāwī over her rejection of patriarchal religious constructions in her three short stories. The result of the analysis shows that the literary work is the explanation of the radicalization of the author’s actions, Al-Sa’dāwī, as a subject. Such radicalization is her rejection of the needy Symbolic (patriarchal religion construction) as her attempt to escape the Symbolic. Al-Sa’dāwī continues to move because the subject is split and empty. Therefore, Al-Sa’dāwī makes an effort to seek full self-fulfillment to and approach The Real in order to kill the old tyrannical Symbolic and pick up the new Symbolic, which is the construction of a just religion and liberate women. [Tulisan ini mengkaji tiga cerpen dalam antologi cerpen Adab Am Qillah Adab karya Nawâl al-Sa’dâwî, yaitu: “Adab..Am Qillah Adab”, “al-Umm al-Suwisriyyah al Qātilah”, dan “Qiṣṣah Fatḥiyyah al-Miṣriyyah”. Analisis difokuskan pada kritik Nawāl Al-Sa’dāwī terhadap konstruksi agama atas relasi gender. Subjektivitas Salvoj Žižek adalah teori yang dipakai dan hermeneutik merupakan metode analisisnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui alasan di balik tindakan radikal Al-Sa’dāwī atas penolakannya pada konstruksi agama yang patriarkis dalam tiga cerpennya. Hasil analisis menunjukkan bahwa karya sastra menjelaskan radikalisasi tindakan pengarang, Al-Sa’dāwī, sebagai sebuah subjek. Radikalisasi tersebut adalah penolakannya terhadap Yang Simbolik yang berkekurangan (konstruksi agama patriarkis) sebagai usahanya untuk melepaskan diri dari Yang Simbolik. Al-Sa’dāwī akan terus bergerak dikarenakan subjek itu terbelah dan juga kosong. Oleh sebab itu, Al-Sa’dāwī melakukan upaya untuk mencari pemenuhan dirinya secara terus-menerus dan mendekati The Real agar dapat membunuh The Symbolic lama yang tiranik dan menjemput The Symbolic baru, yaitu konstruksi agama yang adil dan membebaskan perempuan.]
• Revisiting the Javanese Muslim Slametan: Islam, Local Tradition, Honor and Symbolic Communication

  Mohamad Abdun Nasir (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2019-12-01)

  Slametan, referring to a broad communal prayer, feast, and food-offering to commemorate or celebrate critical live cycles, such as birth, marriage, and death, constitutes an essential ritual for Javanese Muslims. Despite growing Islamization, in which this ritual is often renamed as tahlilan, elements of local beliefs in it remain. This study aims to re-examine the Javanese Muslim death ritual tradition and offers a new interpretation. It explores the elements of local belief and its convergence with the universal Islamic teaching and demonstrates that the Javanese norms fit the fundamental Islamic doctrines, rendering this ritual easily acceptable by the Javanese. This study concurs with the previous studies stating that this ritual paves tolerance and social integration and unites Islam and local tradition. However, this study specifically examines the meanings of the death ritual and argues that the idea of honoring predecessors and maintaining an uninterrupted symbolic communication between the alive, namely descendants, and the dead such as late parents and forebears, constitute common Javanese and Islamic values. [Slametan merupakan salah satu ritus penting bagi muslim Jawa yang berupa doa dan makan bersama serta berbagi makanan untuk memperingati atau merayakan peralihan daur hidup seperti kelahiran, pernikahan dan kematian. Meskipun Islamisasi terus berlanjut, ritus yang sering disebut juga dengan tahlilan ini masih menyisakan unsur-unsur kepercayaan lokal. Dalam artikel ini akan ditinjau kembali ritus tradisi kematian muslim Jawa dan menawarkan sebuah interpretasi baru. Tulisan ini juga mengeksplorasi unsur-unsur lokal yang menemukan titik temu dengan ajaran nilai universal dalam Islam serta menunjukkan kesepahaman norma Jawa dengan doktrin dasar Islam sehingga ritus ini mudah diterima oleh orang Jawa. Tulisan ini juga sependapat dengan kajian-kajian sebelumnya yang menyatakan bahwa ritus ini menguatkan pondasi toleransi, integrasi sosial dan penyatuan Islam dengan tradisi lokal. Meskipun demikian tulisan ini fokus pada pemaknaan ritus kematian dan berpendapat bahwa penghormatan pada leluhur serta menjaga komunikasi simbolik antara yang meninggal dan dan yang hidup, terutama yang ditinggalkan merupakan hal yang umum dalam nilai-nilai Kejawaan dan Keislaman.]
• Debunking Prevailing Scholarly Views Pertaining to the Apostasy of Alleged Descendants of Shaykh Yusuf of Makassar (1)

  Najma Moosa (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2020-07-01)

  This article focuses on the controversial issue of apostasy pertaining to the alleged family of Shaykh Yusuf of Makassar, the Indonesian pioneer of Islam in colonial South Africa, after his demise at the Cape in the late 17th century during a period of Dutch occupation of both countries. It is reported in local and international historical and scholarly sources that the second generation grandchildren of this political exile and learned Islamic scholar converted from Islam to Christianity at the Cape and thereafter entered into marriages with Christian spouses. Their mother is alleged to have been the Shaykh’s daughter, Zytie Sara Marouff (alias Care Sale), and their father, the Rajah or King of Tambora (alias Abulbasi Sultan), a fellow exiled countryman. The marriage between the Rajah and Zytie is alleged to have taken place shortly after his arrival at the Cape in 1698 but before the death of Shaykh Yusuf in 1699. The conversions are recorded to have taken place within two decades of the Shaykh’s death and shortly after the death of their father, the Rajah, in 1719; both averted death sentences but died during exile at the Cape. The main aim of this article is to critically analyse these sources, which contain both conflicting information, and whose authors express ambivalent views, in an attempt to unravel the mystery surrounding their conversion and the marriage of their parents. Although some local Muslim religious authorities (ulama) at the Cape are aware of these conversions, many are not. In fact, these conversions were overlooked in a publication on the very topic. Local Muslims have therefore not been fully apprised by them of this aspect of their history because the topic is understandably also a sensitive one. The aim of this article is therefore not to dispute these facts or even that these conversions may have been a voluntary exercise and a consequence of freedom of choice. Although an analysis of some of the policies of the then Dutch colonial government which were enforced at the Cape (for example, those pertaining to interracial and interreligious marriages amidst limited religious freedom) are referred to, this article highlights that socio-economic reasons (poverty) and practical expediency (marriage) may indeed have precipitated such conversions. A detailed critical analysis, including of the Islamic law (Shari’a) pertaining to freedom of religion and apostasy, is unfortunately beyond the scope of this article due to space constraints. [Artikel ini membahas kontroversi pindah agama pada keluarga Syekh Yusus Makassar selepas diasingkan di Afrika Selatan pada masa kolonial Belanda akhir abad 17. Menurut sumber lokal dan tulisan sarjana internasional menyatakan bahwa generasi kedua keturunan Syekh Yusuf telah memeluk Kristen serta menikah dengan pasangan Kristen. Cucu yang dimaksud adalah anak dari putri Syekh Yusuf, Zytie Sara Marouff, yang menikah dengan Raja Tambora yang juga ikut dalam pengasingan di Cape Town. Pernikahan itu diperkirakan terjadi setelah rombongan tiba di Cape Town tahun 1698 dan sebelum wafatnya Syekh Yusuf tahun 1699. Sedangkan konversi agama yang terjadi sekitar dua dekade setelah wafatnya Syekh Yusuf dan selepas wafat ayah mereka Raja Tambora tahun 1719. Fokus utama artikel ini adalah mengkritisi sumber-sumber informasi yang bertentangan dan pandangan-pandangan para penulis yang ambivalen dalam rangka memperjelas misteri mengenai konversi dan pernikahan kedua orang tua mereka. Walaupun ulama lokal di Cape Town menyadari tentang konversi tersebut, namun sebagian besar tidak memperdulikannya. Sayangnya konversi ini dilihat berlebihan dalam berbagai tulisan. Lagipula penduduk muslim setempat tidak menjelaskan informasi hal ini pada catatan sejarah mereka karena dipahami sebagai hal yang sensitif. Oleh karena itu, artikel ini tidak bermaksud untuk memperdebatkan atau bahkan menguji fakta mengenai konversi agama yang memang bagian dari hak kebebasan beragama. Walaupun artikel membahas pelaksanaan kebijakan kolonial Belanda (misal pembatasan pernikahan antar ras dan antar agama ditengah pembatasan kebebasan beragama), artikel ini juga membahas sekilas soal kemiskinan dan praktik kebijaksanaan pernikahan dalam mengendapkan persoalan konversi. Namun karena keterbatasan halaman maka artikel ini tidak membahas persoalan hukum Islam mengenai kebebasan beragama dan pindah agama.]
• Gender Glass Ceiling in Indonesia: Manifestation, Roots, and Theological Breakthrough

  Siti Ruhaini Dzuhayatin (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2020-09-01)

  The Struggle for achieving gender equality has been undertaken in the international and national levels through the commitment of the United Nation (UN) on 30% women quota in politics and public positions. In reality, women are far lag behind due to the so-called ‘gender glass ceiling, a metaphor of ‘invisible barriers refer to ‘glass’ through which women can see higher positions but cannot reach them which is insinuated with ‘ceiling’. The root-causes are deeply rooted in cultural values and social practices whereby patriarchy and religion are dialectically amalgamated. Unless there is a theological breakthrough to a women-friendly interpretations, glass ceiling is unbreakable. This paper aims at examining the extend to which Islamic sholars, especially women in Islamic higher education in Indonesia, contribute to dismatling patriachal biases from religious traditions upholding the glass-ceiling. Before observing the initiatives taken to break the glass ceiling, the paper discusses the phenomenon of manifestation of the existence of the gender glass ceiling and the roots of why the ceiling has been so far upheld. The study reveals that there is a positive correlation between the rising theological discourses voiced by women religious scholars and the vertical mobility of women in public positions as the pathway by then the gender glass ceiling is broken. [Perjuangan kesetaraan gender dilakukan di tingkat internasional maupun nasional dengan komitmen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kuota 30% bagi perempuan dalam politik dan publik. Pada kenyatannya, perempuan masih tertinggal jauh karena rintangan yang disebut ‘atap kaca’, suatu perumpamaan hambatan yang tidak seperti kaca, perempuan dapat melihat posisi lebih tinggi tetapi sulit menembusnya. Akar masalahnya ada pada nilai budaya dan praktik sosial dan teologi berkelindan. Tanpa ada terobosan teologis yang ramah perempuan, fenomena ‘atap kaca’ sulit dipecahkan. Studi ini menganalisis sejauh manakah kontribusi para intelektual Islam, terutama perempuan di perguruan tinggi Islam di Indonesia mampu menggeser bias dalam tradisi agama yang menguatkan ‘atap kaca’. Sebelum mengkaji upaya-upaya yang dilakukan untuk menggeser atau meruntuhkan atap kaca bias jender, tulisan ini mendiskusikan terlebih dahulu bentuk-bentuk manifestasi keberadaan atau berdirinya atap kaca bias jender dan akar atap tersebut. Dalam studi ini ditemukan korelasi positif antara meningkatnya diskursus teologis yang disuarakan perempuan dan meningkatnya mobilitas vertikal perempuan pada posisi publik yang diharapkan dapat memecahkan atap kaca gender tersebut.]
• Three Sufi Communities Guarding the Earth: A Case Study of Mitigation and Adaptation to Climate Change in Indonesia

  Maghfur Ahmad (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2019-12-01)

  Prasenjet Duara (2015) accuses divine religions as the cause of the environmental crisis and natural disasters. Duara's thesis was counterattacked by scientists and religionists who stated that religion has the spirit and teachings of careness for the environment. Nevertheless, the arguments they built are still theological, normative and theoretical. This study is an antithesis to the Duara’s statement and at the same time presents evidence based on the primary data that occurred in three Sufi communities. The focus of this study analyzes Sufi activism in Indonesia in safeguarding the earth, as a form of substantial religious responses to the environmental crisis due to climate change. Through the principles and mechanism of qualitative research methods, researchers sought to analyze mitigation and adaptation actions to climate change carried out by the Majlis Zikir Kraton Pekalongan, Jamaah Aoulia Panggang and Pesan Trend Ilmu Giri. The data are obtained through interviews, observation and documentation and they are analyzed interactively. The results of the study revealed that climate change is believed by the Sufis as God’s authority due to human destructive behavior. For Sufis, overcoming climate change must begin with a change in the perspective of human relations, nature and God. In the case of three Sufi communities, religion is not just a doctrine of the relationship between God and humans, but also operational guidance on how to synergize with nature. Through a substantial religious spirit, the Sufis guard the earth through the re-actualization of the narratives of takhalli, tahalli and tajalli, as ecological repentance, ecological movements, and ecological campaigns in mitigating and adapting to climate change. [Prasenjet Duara (2015) menuduh agama-agama samawi sebagai penyebab terjadinya krisis lingkungan dan bencana alam. Tesis Duara mendapat serangan balik dari ilmuwan dan agamawan yang menyatakan bahwa agama memiliki spirit dan ajaran kepedulian terhadap lingkungan. Hanya saja argumen yang mereka bangun masih bersifat teologis, normatif dan teoritis. Kajian ini merupakan antitesa terhadap pernyataan Duara, dan sekaligus menyajikan bukti berdasarkan data-data lapangan  yang terjadi pada tiga komunitas sufi. Fokus kajian ini menganalisis aktivisme kaum sufi di Indonesia dalam menjaga bumi, sebagai bentuk respons kaum beragama subtansial terhadap krisis lingkungan akibat perubahan iklim.  Melalui prinsip dan mekanisme metode penelitian kualitatif, peneliti berusaha menganalisis tindakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dilakukan oleh Majelis Zikir Kraton Pekalongan, Jamaah Aoulia Panggang dan Pesan Trend Ilmu Giri Yogyakarta. Data-data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dan dianalisis secara interaktif. Hasil kajian mengungkap bahwa perubahan iklim diyakini oleh kaum sufi sebagai otoritas Tuhan yang disebabkan perilaku destruktif manusia. Bagi kaum sufi, mengatasi perubahan iklim harus dimulai dari perubahan cara pandang relasi manusia, alam dan Tuhan. Dalam kasus di tiga komunitas sufi, agama tidak sekedar menjadi doktrin tentang relasi Tuhan dan manusia, melainkan juga petunjuk operasional bagaimana bersinergi dengan alam. Melalui spirit agama yang subtansial, kaum sufi menjaga bumi melalui reaktualisasi narasi takhalli, tahalli dan tajalli, sebagai pertaubatan ekologi, gerakan ekologi, serta kampanye ekologi dalam perilaku mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.]
• Registering Muslim Marriages: Penghulu, Modin, and the Struggles for Influence

  Muhammad Latif Fauzi (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2019-12-01)

  This article deals with the position of penghulu and modin and examines how they struggle for influence in the context of marriage registration. Materials of this article result from my ethnography in a village in East Java in 2017. I did interviews, participant observation and document analysis and applied the “state-in-society” approach to analyse the finding. In this article, I suggest that to maintain their influence, penghulu tend not to present themselves as ulama although their identity as a religious authority is highly important. Instead, penghulu identify themselves as the state agency by materialising their authority to provide state recognition of Muslim marriages into the resource of power. On the other hand, modin play important roles in bridging the relationship between the state and society. Modin find themselves subject to compromise between competing legal orders so that they sometimes need to produce an alternative legal norm to make their intermediary role possible. [Artikel ini mendiskusikan posisi penghulu dan modin serta melihat bagaimana mereka berjuang untuk berebut pengaruh di masyarakat dalam hal pencatatan perkawinan. Bahan-bahan artikel ini diperoleh dari etnografi yang saya lakukan di sebuah desa di Jawa Timur pada tahun 2017. Saya melakukan wawancara, observasi partisipatif, dan analisis dokumen serta menggunakan pendekatan “state-in-society” untuk menganalisa temuan lapangan. Saya menyimpulkan bahwa untuk mempertahankan pengaruhnya, penghulu cenderung tidak menampilkan dirinya sebagai ulama meskipun identitas mereka sebagai otoritas agama tetap penting. Sebaliknya, mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai agen negara dengan mentransformasi otoritas untuk memberikan pengakuan negara atas perkawinan sebagai sumber kekuasaan. Selain itu, modin memiliki peran penting dalam menjembatani hubungan negara dan masyarakat. Modin berada dalam situasi kompetisi antar norma hukum sehingga terkadang perlu untuk membuat norma hukum alternatif untuk mempertahankan posisi mereka.
• Document Falsification/Forgery from the View of Islamic Jurisprudence and Malaysian Law

  Wan Abdul Fattah Wan Ismail; Ahmad Syukran Baharuddin; Lukman Abdul Mutalib; Muneer Ali Abdul Rab al-Qubaty (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2019-12-01)

  Although the scholars of Islamic jurisprudence discussed the importance of document and its strength as a mean of proof, they did not discuss the issue of forgery unless slightly compared with the scholars of law. This is due to its limited extension and uses in the period of times. And with the frequent use of them in our time, the debates have extended towards several circumstances either to attempt for or to deny a forgery. Therefore, this research is conducted to study the document falsification from the perspectives of Islamic Jurisprudence and Malaysian Law. It is also to explain the definition, procedure and methods to identify the crime and its punishment. The study used inductive and content analysis methods on previous scholars’ opinions, discussions and explanation from two different legal institutions. This study found the following important results: The are many forms of forgery occur in this era and can be classified either as material or incorporeal fraud. Several implications have been issued against the forgery crime in the Malaysian Penal Code, such as imprisonment, lashes and fines. The Islamic jurisprudence and the Malaysian Evidence Act 1950 has established several methods to verify the validity of documents such as confession, testimony, expert opinion, and oath, but the opinion of the expert is the most important means in verifying the authenticity and originality of documents. This study also found that the Malaysian Evidence Law did not discuss the oath as a mean to verify documents. As analysed, the method to verify documents discussed in the books of jurisprudence is very different from that of the Malaysian Evidence Act 1950, which specifies the conditions of documents and the number of witnesses, but the law does not specify the number of witnesses and impose conditions only. [Meskipun para ahli tata hukum Islam membahas pentingnya sebuah dokumen sebagai alat bukti, namun mereka kurang membahas persoalan pemalsuan dokumen sedalam para ahli hukum konvensional. Hal ini terkait dengan terbatasnya waktu dan kuantitas penggunaan, sehingga frekuensi penggunaannya memunculkan debat yang panjang, baik yang menerima atau yang menolak soal pemalsuan. Oleh karena itu, artikel ini membahas pemalsuan dokumen dari perspektif tata hukum Islam dan hukum nasional di Malaysia. Artikel ini juga menjelaskan definisi, prosedur, dan metode identifikasi kejahatan ini serta hukumannya. Penulis menggunakan metode induktif dan analisis isi pada opini, perdebatan, dan penjelasan dari dua institusi hukum yang berbeda. Kajian ini menyimpulkan adanya beragam bentuk pemalsuan dewasa ini, baik material atau non material. Beberapa aturan hukum telah dikeluarkan di Malaysia dan sangsi nya seperti penjara, cambuk dan denda. Peradilan Islam dan Undang Undang Saksi Tahun 1950 telah menetapkan beberapa metode untuk validasi dokumen seperti: pengakuan, testimoni, pendapat ahli, dan sumpah, namun pendapat dari ahli masih merupakan cara utama untuk verifikasi keautentikan dan keaslian dokumen. Artikel ini juga menemukan bahwa peraturan hukum di Malaysia belum membahas sumpah sebagai alat verifikasi dokumen. Juga metodenya berbeda antara yang ada di dalam buku teks dengan Undang Undang 1950 yang lebih fokus pada kondisi dokumen dan jumlah saksi, padahal di dalam hukumnya tidak memperhitungkan jumlah saksi, hanya kondisinya saja.]
• Reestablishing Indonesian Madhhab: ‘Urf and the Contribution of Intellectualism

  Agus Moh Najib (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2020-07-01)

  The notion of Indonesian madhhab (school of Islamic law) is usually considered to have stopped with Hasbi and Hazairin. On the contrary, The notion of  Indonesian madhhab has continued to grow and develop. Even though it has a variety of styles and trends, all of the notions of Indonesian madhhab have the same characteristics that are both contextual and formal. In addition to trying to formulate Islamic law in accordance with the context of Indonesian society, it also seeks to apply the results into statutory regulationswith formal applications. With such characteristics, the Indonesian madhhab places ‘urf (customs and community context) in a very important position as the main consideration in establishing Islamic law. Methodologically, to produce Islamic law in accordance with the Indonesian context, the Qur`anic text and the Hadith of the Prophet dialogue with Indonesian ‘urf. By using a historical approach to Islamic legal thinking, this article discusses the development of the ‘urf concept as put forward by the thinkers of Indonesian madhhab, since its emergence until now, and then discusses the influence of the notion of Indonesian madhhab regarding ‘urf in the legal products related to Islamic law in Indonesia. Following that scheme, this study found that the notion of Indonesian madhhab continues to develop along with the development of scholarly thinking about ‘urf from its thinkers. [Pemikiran tentang mazhab Indonesia biasanya dianggap telah berhenti sampai Hasbi dan Hazairin. Namun sebenarnya, pemikiran mazhab Indonesia tersebut terus mengalami perkembangan sampai dengan sekarang. Walaupun memiliki berbagai macam corak dan kecenderungan, namun semua pemikiran mazhab Indonesia tersebut memiliki karakteristik yang sama, yaitu bersifat kontekstual dan formal. Pemikiran mazhab Indonesia disamping berupaya memformulasikan hukum Islam sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia, juga berusaha untuk menjadikan hasil formulasinya tersebut sebagai aturan perundang-undangan yang berlaku secara formal. Dengan karakteristiknya yang semacam itu, mazhab Indonesia menempatkan ‘urf (adat dan konteks masyarakat) pada posisi yang sangat penting sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum Islam. Secara metodologis, untuk menghasilkan hukum Islam yang sesuai dengan konteks Indonesia, dalam pemikiran mazhab Indonesia, teks Qur`an dan Hadis Nabi didialogkan dengan ‘urf Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan sejarah terhadap pemikiran hukum Islam, artikel ini membahas perkembangan konsep ‘urf yang dikemukakan oleh para pemikir mazhab Indonesia, sejak mulai dicetuskannya hingga saat ini, kemudian dibahas juga pengaruh dari pemikiran mazhab Indonesia tentang ‘urf tersebut dalam produk aturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum Islam di Indonesia. Dengan kajian tersebut, artikel ini menemukan bahwa pemikiran mazhab Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran tentang ‘urf dari para tokohnya.]
• The Intersubjective Type of Religiosity: Theoretical Framework and Methodological Construction for Developing Human Sciences in a Progressive Muslim Perspective

  Muhammad Amin Abdullah (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2020-06-01)

  An everlasting and perpetual peace in the life of different religious adherents anywhere is the prime purpose of human beings. This article will discuss the methods and approaches of religious education in a contemporary multicultural society. Three approaches to the study of religion: dogmatic, critical, and ethical will be elaborated simultaneously. One cannot rely solely on one approach and neglects the two others without having their implications and consequences in the life of multi-religious society. In addition to the religious and Islamic studies perspectives, I will elaborate the issues based on philosophical concepts, i.e. subjective, objective, and intersubjective, as well. The subjective perspective is commonly based on ‘ulūm al-din, meanwhile the objective one is on social sciences. The combination between the two is called, in this paper, as an intersubjective pattern of religiosity. One of its distinctive features is its sensitivity towards and its ability to accommodate the presence of other communities whose rights are respected and guaranteed. [Kedamaian yang kekal dan abadi bagi semua pemeluk agama yang berbeda di berbagai aspek kehidupannya merupakan tujuan utama dari kemanusiaan. Artikel ini membahas beberapa metode dan pendekatan pendidikan agama pada masyarakat multikultural dewasa ini. Tiga pendekatan dalam pengkajian agama yang dogmatis, kritis dan etis akan dielaborasi secara simultan. Satu pendekatan tidak bisa berdiri sendiri dan menegasikan dua yang lain karena implikasinya dalam kehidupan masyarakat yang multireligius. Selain dalam perspektif keagamaan dan keislaman, artikel ini akan mengelaborasi persoalan di atas dengan pendekatan filosofis: subjektif, objektif, dan intersubjektif. Pendekatan subjektif umumnya didasarkan pada ulūm ad-dīn, sedangkan pendekatan objektif didasarkan pada ilmu-ilmu sosial. Perpaduan antara keduanya, dalam artikel ini, disebut dengan pola keagamaan yang intersubjektif. Salah satu kekhasan pola yang disebut terakhir ini adalah sensitifitasnya terhadap kehadiran kelompok lain dan kemampuannya mengakomodasi kelompok lain tersebut sebagai pemegang hak-hak yang harus pula dijamin dan dihormati.]
• The Political Identity of Ulama in the 2014 Indonesian Presidential Election

  Leni Winarni (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2014-12-01)

  The Indonesian presidential election of 2014 was possibly the most exciting, lively, intriguing, emotional, and brutish in the history of presidential elections since reformation in 1998. This paper explores the relationship between the political identities of ulama and their political views in the 2014 Indonesian presidential election. It argues that their political endorsement of presidential candidates is not based on interest but on their political identity. By using constructivist ideas about identity, ulama’s political identities are constantly changing and influenced by factors beyond identity. This idea also emphasizes that identity is created and subjective. Transformation of the political identities of ulama is a way of showing their existence in the period since Indonesian independence in 1945. This paper explores how the political identities expressed by ulama influenced voters in the recent presidential election. How did their political identity affect both the kinds of political measures they took and their support for one of the president candidates? Did the ulama play a substantial political role in election of President Joko Widodo, or were there other factors? Is their political identity the salient factor in their support for either Prabowo Subianto or Joko Widodo? [Pemilu presiden tahun 2014 memang sangat menarik, hidup, penuh emosi, bahkan penuh intrik, jika dibandingkan dengan sebelumnya sejak 1998. Paper ini meneliti hubungan politik identitas yang dibawa oleh ulama dan pandangan politiknya pada pemilihan presiden Indonesia tahun 2014. Paper ini menemukan bahwa pandangan mereka tentang calon presiden tidak sertamerta menyangkut kepentingan politik, tetapi lebih pada politik identitas. Politik identitas para ulama terus berubah dan dipengaruhi oleh banyak hal di luar identitas tersebut. Ini juga menegaskan bahwa identitas itu ciptaan dan sekaligus subjektif. Transformasi politik identitas para ulama merupakan cara mereka menampakkan keberadaannya, bahkan sejak masa kemerdekaan 1945. Paper ini meneliti politik identitas yang ditampakkan para ulama yang mempengaruhi para pemilih dalam pemilu presiden. Bagaimana politik identitas itu berpengaruh pada politik dan pilihan serta dukungan presiden? Apakah ulama memainkan sesuatu dalam proses terpilihnya Presiden Joko Widodo, atau adakah faktor lain? Apakah hanya identitas yang menjadi satu-satunya faktor untuk mendukung Prabowo Subianto atau Joko Widodo?]
• Religious Diversity and Blasphemy Law: Understanding Growing Religious Conflict and Intolerance in Post-Suharto Indonesia

  Noorhaidi Hasan (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2017-06-01)

  This paper will look at how the explosion of militant religious activism and violence against minorities in post-Suharto Indonesia is embedded in the state’s failure to apply a proper management of religious diversity and civic pluralism. In the bottom of this issue lies controvertial Law No. 1 of 1965 on the prevention of the abuse or insulting of a religion,  known as the Blasphemy Law. Debates have abounded on the extent to which the Law has transgressed the principles of religious freedom guaranteed by the Indonesian Constitution. This paper will thus also examine petitions filed by human rights activists and civil society organizations to demand judicial reviews of the Law before the Constitutional Court [Artikel ini akan menjelaskan bagaimana militansi aktifis agama dan kekerasan terhadap minoritas pasca Soeharto yang muncul akibat kegagalan Negara dalam mengelola keragaman agama dan pluralitas masyarakat. Dasar dari persoalan ini berpangkal pada kontroversi UU No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama atau yang dikenal dengan UU Pencemaran Agama. Perdebatan yang panjang telah mengarah pada pelanggaran prinsip hukum mengenai jaminan kebebasan agama oleh konstitusi. Artikel ini juga akan membahas petisi yang diajukan oleh aktifis HAM dan ornop untuk mengajukan judicial reviews ke Mahkamah Konstitusi.]
• Discrepancy in State Practices: The Cases of Violence against Ahmadiyah and Shi’a Minority Communities during the Presidency of Susilo Bambang Yudhoyono

  A'an Suryana (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2017-06-01)

  Violence against Ahmadiyah and Shi’a minority communities escalated during the government of President Susilo Bambang Yudhoyono. This study discusses discrepancy between local and central state officials in response to the violence. It found that officials at local states looked ignorant to the violence, while central state officials sent mixed signals: they appeared to be enthusiastic to protect the rights of Ahmadiyah and Shi’a adherents to practice their faiths respectively; but at other times, the officials adopted compromising stance. This study argues that this discrepancy stems from different challenges that each tier of the state had to face. Local state officials were indifferent to the plight of the minority communities due to their kinship; and local affinities to fellow Sunni residents. In contrast, central state officials had to cater to more heterogeneous constituents, and hence they were not immune to pressures from various quarters, including from human right activists and international community. As result, central state officials were ambivalent in responding to the violence. This research is based on a seven-month fieldwork in Ahmadiyah and Shi’a communities, respectively in Kuningan regency, West Java province and in Sampang regency, East Java province in 2013. The data was gathered through ethnography and in-depth interview with relevant sources.  [Kekerasan terhadap kaum minoritas Ahmadiyah and Syiah meningkat dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Studi ini mendiskusikan kesenjangan sikap aktor negara pusat dan lokal dalam menanggapi tindak kekerasan tersebut. Studi ini menemukan bahwa aktor negara di tingkat lokal terkesan tidak peduli dengan rentetan kekerasan tersebut, sementara aktor negara di tingkat pusat menunjukkan sikap yang ambivalen: di suatu waktu mereka terlihat antusias untuk melindungi hak-hak kaum minoritas untuk memeluk kepercayaan-nya masing-masing; di waktu yang lain mereka memperlihatkan sikap kompromistis terhadap pelaku kekerasan atas nama agama. Studi ini berargumen bahwa kesenjangan terjadi karena perbedaan tantangan sosial politik yang masing-masing harus dihadapi oleh aktor-aktor negara di kedua tingkatan yang berbeda tersebut. Aktor negara di tingkat lokal terkesan tidak peduli dengan nasib kaum minoritas karena mereka terpengaruh oleh keterikatan pertemanan atau kekerabatan dengan pelaku kekerasan, yang memiliki kepercayaan yang sama, yaitu Sunni, yang merupakan kepercayaan Islam yang mayoritas di daerah dimana kaum minoritas Ahmadiyah dan Syiah tinggal. Sebaliknya, aktor negara di tingkat pusat harus menghadapi konstituen yang lebih beragam dalam hal agama dan kepercayaan, dan juga dalam hal pemikiran sosial dan politik. Hal ini mengakibatkan aktor negara pusat mau tak mau harus menghadapi tekanan sosial dan politik dari berbagai pihak sehubungan dengan penanganan persoalan kaum minoritas, terutama dari pegiat hak asasi manusia dalam skala domestik maupun internasional. Akibatnya, aktor negara di tingkat pusat terkesan ambivalen dalam menanggapi maraknya kekerasan terhadap kaum minoritas di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terutama kaum Ahmadiyah and Syiah. Studi ini berdasarkan kerja lapangan yang berlangsung selama tujuh bulan di tahun 2013, bertempat di pemukiman Ahmadiyah and Syiah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan metode etnografi dan wawancara mendalam dengan sumber-sumber yang terkait dengan topik penelitian diatas.]
• Causal Analysis of Religious Violence, a Structural Equation Modeling Approach

  M Munajat (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2015-12-01)

  The present study tries to investigate the causal model of religious violence using SEM (Structural Equation Modeling) approach. Previous quantitative research in social movements and political violence suggests that there are, at least, three factors, that caused violent collective actions, including religious violence: 1) the more fundamentalist people are, the more likely they justify violence, 2) people with lower trust in government is more likely to justify violence, and 3) opposing the second argument: only people with low trust in government and high political efficacy are more likely to justify violence. Based on the data of 343 respondents, the activists of Front Pembela Islam, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, this study confirms that the more fundamentalist people are, the more likely they are to justify violence regardless of their organizational affiliations. On the contrary, this study does not support the argument for the relationship between trust in government and violence. Similarly, the relationship between violence and the latent interaction of trust and political efficacy is not supported by the data. Therefore, this study suggests that fundamentalism, a type of religiosity, is a salient factor to explain religious violence. [Penelitian ini berusaha mengkaji sebab kekerasan keagamaan dengan menggunakan pendekatan Model Persamaan Struktur (SEM). Penelitian kuantitatif terdahulu dalam bidang gerakan sosial dan kekerasan politik menunjukkan bahwa setidaknya ada tiga faktor yang diduga kuat menjadi penyebab kekerasan kolektif, seperti kekerasan agama, yaitu: 1) semakin fundamentalis seseorang, maka ia akan semakin cenderung menyetujui pernggunaan cara kekerasan, 2) semakin rendah kepercayaan seseorang terhadap pemerintah, maka ia akan semakin menyetujui penggunaan kekerasan, 3) berbeda dengan pendapat ke-dua, hanya orang yang rendah kepercayaanya kepada pemerintah, namun mempunyai semangat politik tinggi, yang akan menyetujui penggunaan cara-cara kekerasan. Berdasarkan pada data yang diambil dari 343 responden dari para aktivis, Front Pembela Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa semakin fundamentalis seseorang, maka ia akan semakin cenderung menyetujui kekerasan, terlepas dari afiliasi organisasi mereka. Namun demikian, penelitian ini tidak mendukung hubungan antara kepercayaan terhadap pemerintah dan kekerasan. Demikian juga, hubungan antara kekerasan dan interaksi antara kepercayaan pemerintah dan semangat politik tidak dapat dibuktikan dari data dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa fundamentalisme, sebagai salah satu bentuk keagamaan, merupakan faktor yang sangat penting dalam menjelaskan kekerasan keagamaan.]
• Analysing the State’s Laws on Religious Education in Post-New Order Indonesia

  Mohamad Yusuf; Carl Sterkens (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2015-06-01)

  This article aims to analyse the Indonesian State’s laws regarding models of religious education, by evaluating Law No. 20/2003, concerning the national system of education and other related laws. Two questions are highlighted: What type of religious education is favoured by Indonesian state? Does the preference for a certain type of religious education reflect a specific vision of the state-religion relationship? Our data consisted of two sources: the State’s law on national education system, Law No. 20/2003, and the minutes of the Indonesian parliament meeting approving the law. We found that Law No. 20/2003 expresses the preference of the government for a mono-religious model. Indonesia is categoreized as having preferred treatment for some religions or support for a particular religious tradition. This categorisation is confirmed by the results of our research findings indicated by the preferential treatment delivered by the State, and the State’s legislation and regulations on religion. [Tulisan ini menganalisis legislasi negara terhadap pendidikan agama dengan cara mengevaluasi UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta perundang-undangan terkait lainnya. Dua pertanyaan berusaha untuk dijawab dalam tulisan ini, yaitu: Model pendidikan agama yang bagaimana yang menjadi preferensi negara? Apakah preferensi tersebut merefleksikan visi negara terhadap model relasi negara-agama tertentu? Tulisan ini merujuk kepada dua data utama, yaitu: UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Risalah Rapat Paripurna ke-35 DPR RI tahun 2003 yang mengesahkan UU No. 20/2003. Penelitian ini menemukan bahwa UU Sistem Pendidikan Nasional merefleksikan preferensi negara terhadap model pendidikan agama mono-relijius. Model pendidikan mono-religius ini merefleksikan preferensi negara terhadap model relasi negara-agama preferensial; negara mengakui lebih dari satu agama resmi dan memberi dukungan kepada institusi-institusinya, yang direfleksikan melalui legislasi dan peraturan terkait agama.]
• Comparing Religious Education in Indonesia and Japan

  M. Agus Nuryatno (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2014-12-01)

  This paper compares the way in which religious education has been performed in Indonesia and Japan in terms of context, theory, history, policy, practice, and impact. Generally speaking, the practice of religious education in the two countries is far different in that Indonesia has strong support to religious education, while Japan has weak support to the practice of religious education. This is due to the fact that not only the characteristics of the societies of the two countries are different, but also the two do embrace different state’s ideology. In addition families in the two societies play a crucial role in determining the existence and practice of religious education. [Tulisan ini membandingkan pengajaran agama antara Indonesia dan Jepang dalam hal konteks, teori, sejarah, kebijakan, dan pengaruhnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa pendidikan agama di kedua negara ini sangat berbeda. Di Indonesia, pemerintah memberikan dukungan besar terhadap pendidikan agama, sementara pemerintah Jepang sangat kurang mendukung pendidikan agama. Hal ini tidak hanya dikarenakan karakter masyarakat dari kedua negara ini yang sangat berbeda, tetapi juga disebabkan ideologi dari kedua negara ini yang juga berbeda. Terlepas dari itu, di kedua negara ini lembaga keluarga memiliki peran yang cukup krusial dalam menentukan eksistensi dan pelaksanaan pendidikan agama.]
• A Postcolonial Biography of Sadrach: the Tragic Story of an Indigenous Missionary

  Emanuel Gerrit Singgih (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2015-12-01)

  Nowadays, many Indonesian Christians are fully aware that evangelic mission in Indonesian context is to be involved in the dialogue of life with one’s neighbor and share their struggles. Sadrach, an indigenous missionary who lived in 19th century, can be seen as a pioneer in this mission method. However, this method was not accepted by the foreign missionaries at that time. They accused Sadrach’s method as a form of syncretism. This work is an attempt to analyze Sadrach’s biography in the framework of postcolonial theory which argues that Indonesian Christians have to learn about their colonial past and strive to maintain equal relationships with non-Indonesian Christians. It is hoped that his achievements can be appreciated by the present generation, and they will not repeat the mistakes of the past. It is also good to be aware that resistance to Sadrach’s mission nowadays will come from some contemporary international mission-bodies which continue the old way of propagating Christian faith without regard to the context of Indonesia. [Banyak orang Kristen sekarang ini sadar bahwa misi dalam konteks Indonesia adalah melibatkan diri dalam dialog kehidupan dengan sesama dan ambil bagian dalam pergumulannya. Sadrach, seorang penginjil lokal yang hidup pada abad ke-19 dapat dianggap sebagai salah satu pelopor metode misionaris seperti ini. Akan tetapi penyebaran misi ala Sadrach ini tidak diterima oleh para misionaris asing. Upaya seperti ini dianggap sebagai sinkretisme. Tulisan ini merupakan studi biografi Sadrach dalam kerangka teori poskolonial yang bertujuan untuk menunjukkan peranan Sadrach dalam penyebaran misi Injil di Indonesia. Diharapkan generasi sekarang akan belajar dari dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan masa lampau. Studi ini juga untuk menyadarkan bahwa perlawanan terhadap model misi Sadrach pada masa kini akan muncul dari badan-badan misi internasional yang tetap menjadi model-model misi Kristen yang tidak memedulikan konteks Indonesia sama sekali.]

View more