Al-Jami’ah is a peer-reviewed multi-disciplinary journal dedicated to the scholarly writings of all aspects of Islam and Islamic world.

News

The Globethics library contains articles of Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies as of vol. 41(2003) to current.

Recent Submissions

  • Drawing a “Geopolitics” of Medieval Middle East: Political Alliance and Rivalry among Islamic Caliphates, the Mongols, and the European Kingdoms

    Muhammad Abdul Karim (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2023-12-01)
    This article aims to sketch the “geopolitics” of the past by investigating the context of the medieval Islamic world. Not only in today’s world, international political and economic relations have also had their precedents in the past. Given its strategic position in this issue, the Middle East is one of the regions that are interesting to study in the context of geopolitical narratives from the past to the present. This article tries to unravel the geopolitical situation of the Medieval Middle East by tracing historical records related to the economic-political relations of Islamic dynasties through a broader picture by looking at their relationship with other political powers that existed at that time, especially the Mongols and European-Christian kingdoms in general. This exploration shows how the issues of political pragmatism filled with negotiations and the necessity of religious issues have been deeply intertwined with each other and became a major feature of geopolitical relations in the medieval Middle East. [Artikel ini menggambarkan sebuah sketsa tentang “geo-politik” di masa lalu dengan menginvestigasi konteks dunia Islam pada abad pertengahan. Tidak hanya terjadi di dunia saat ini, relasi internasional dalam bidang politik dan ekonomi juga telah memiliki presedennya di masa lalu. Timur tengah adalah salah satu ranah yang layak untuk dikaji dalam konteks narasi geopolitik sejak masa lalu hingga saat ini, mengingat posisinya yang strategis dalam isu ini. Artikel ini mencoba mengurai situasi geopolitik Timur Tengah pada abad pertengahan dengan menelusuri catatan sejarah terkait relasi ekonomi-politik dinasti-dinasti Islam ditinjau dari konteks yang lebih luas dengan melihat kaitannya dengan kekuaan politik lain yang ada ketika itu, termasuk Mongol dan kerajaan-kerajaan Kristen Eropa secara umum. Penelusuran ini menunjukkan bagaimana isu pragmatisme politik yang dipenuhi dengan negosiasi dan isu keagamaan telah sangat terkait satu sama lain dan menjadi fitur utama dalam relasi geopolitis di Timur Tengah pada abad pertengahan].
  • Pancasila, Islam, and Harmonising Socio-Cultural Conflict in Indonesia

    Badrun Badrun; Sujadi Sujadi; Idi Warsah; Imron Muttaqin; Ruly Morganna (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2023-11-01)
    The compatibility of Islam and Pancasila, the Indonesia’s national philosophy, is still interesting to elaborate even though there have been numerous discussions on the theme. Notably, this paper addresses the harmony of Pancasila and Islam as the umbrella for nationhood and statehood in Indonesia. The writers argue that Pancasila and Islam coexist harmoniously in Indonesia, and this kind of harmony is a valuable esteem to reinforce unity, diversity, and cultural heritage within the society. The acculturation of Pancasila is an effort to integrate its values into daily life through traditions and practices involving various stakeholders. This acculturation will encourage acceptance of diversity and prevent religious extremism. On the other hand, conflicts between political Islam and nationalist groups in Indonesia affect cultural-religious expressions and disrupt harmony. Pancasila is vital in addressing these conflicts and promoting diversity and ongoing dialogues. [Kesesuaian Islam dan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia masih menarik untuk dijabarkan meski sudah banyak pembahasan mengenai tema tersebut. Secara khusus, tulisan ini membahas tentang kerukunan Pancasila dan Islam sebagai payung kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Penulis berpendapat bahwa Pancasila dan Islam dapat hidup berdampingan secara harmonis di Indonesia dan keharmonisan tersebut merupakan sebuah penghargaan yang tinggi untuk mempertegas persatuan, keberagaman, dan warisan budaya dalam masyarakat. Pembudayaan Pancasila menjadi upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilainya ke dalam kehidupan sehari-hari melalui tradisi dan praktik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Akulturasi ini akan mendorong penerimaan keberagaman dan mencegah ekstremisme agama. Di sisi lain, konflik antara politik Islam dan kelompok nasionalis di Indonesia berdampak pada ekspresi budaya-agama yang mengganggu kerukunan. Pancasila menjadi penting dalam mengatasi konflik-konflik ini serta mendorong keberagaman dan dialog yang berkelanjutan.]
  • Muslim Minority in Manila: Ethnographical Studies of Minority Expression on the Archipelago

    Daniel Susilo; Rahma Sugihartati; Roberto Rudolf T. Santos (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2023-12-01)
    This article describes the spiritual experience of being a Muslim and minority in Manila, the capital of Asia’s most populous Catholic country, the Philippines. This research used an ethnography approach to understand how Muslims in Manila negotiate their identity as Muslims as well as Filipinos who live in Barangay as a minority and face bad sentiment, especially after the Battle of Marawi and the Maguindanao Massacre. This research found that even when facing negative stigma on most of the national media coverage after the Battle of Marawi and the Maguindanao Massacre, Muslims in Manila feel that they are free to express their identity as Muslims, as Anak Bansa, and as Filipinos with their limitations. [Artikel ini menggambarkan pengalaman spiritual Muslim minoritas di Manila, Filipina, negara dengan umat Katolik terbesar di Asia. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi untuk melihat bagaimana Muslim di Manila menegosiasikan identitasnya sebagai orang Islam sekaligus sebagai orang Filipina yang hidup di Barangay sebagai minoritas, terutama dalam menghadapi sentimen buruk pasca Perang Marawi dan Pembantaian Maguindanao. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun menghadapi stigma buruk dalam hampir semua media nasional pasca Perang Marawi dan Pembantaian Maguindanao, orang Islam di Manila tetap merasa bebas mengekspresikan identitas mereka dengan segala keterbatasannya sebagai Muslim sekaligus sebagai Anak Bangsa dan orang Filipina.]
  • The Approach of Imam Abdul Hamid ibn Badis to Sufi Methods

    Belkheir Ahmed Omrani (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2023-12-01)
    This research is about Shaikh Abdul Hamid ibn Badis, the president of the Algerian Association of Muslim Scholars, who led the reformist movement during the French occupation and was one of the leaders of reformation in the Muslim world. The research aims to reveal how the Shaikh dealt with the reality of Sufism and its spiritual authority and broad influence embedded in Algerian society. The author addresses issues within Algerian society during the French occupation, the position of the Shaikh as a man of satire in general, and his relationship with the elders’ zawaya of Sufi methods. The research concludes that the Shaikh followed a middle ground in his dealings. He was clear in his opinions and convictions and expressed them through his writings and articles, while he had good connections with all the elders’ methods. His approach was not to differentiate but to assemble and remove the differences that weakened the society’s resistance towards the French occupation. As the Imam had been wise and advocative, he knew how to win the hearts and attitudes of his society. [Tulisan ini membahas Syaikh Abdul Hamid ibn Badis, Pemimpin Asosiasi Ulama Muslim Aljazair, yang memimpin gerakan reformis pada masa pendudukan Perancis dan merupakan salah satu pemimpin reformasi di dunia Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana sang Syaikh menyikapi realitas Tarekat serta otoritas spiritual dan pengaruhnya yang luas, yang tertanam dalam masyarakat Aljazair. Penulis membahas isu-isu yang terjadi di tengah masyarakat Aljazair selama pendudukan Perancis, posisi sang Syaikh sebagai satir secara umum, dan hubungannya dengan zawiyah-zawiyah Tarekat yang lebih tua. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Ibn Badis telah memilih jalan tengah. Pendapat dan keyakinannya jelas, dia mengungkapkannya melalui tulisan dan artikelnya, sementara hubungannya dengan semua zawiyah Tarekat dibina sangat baik. Pendekatannya bukan untuk membeda-bedakan tetapi untuk mengumpulkan dan menghilangkan perbedaan-perbedaan yang melemahkan perlawanan masyarakat terhadap pendudukan Perancis. Karena sang Imam adalah orang yang bijaksana dan advokatif, dia tahu bagaimana memenangkan hati dan sikap masyarakatnya.]
  • Moderating Resistances: The Reproduction of Muslim Religious Space in the Dutch East Indies

    Fuad Faizi (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2023-12-01)
    This study seeks to historically elaborate on the roots of moderate Islam, focusing on the productive practices towards religious spaces in the Dutch colonial periods in the East Indies. It analyses the strategic changes in the Dutch reproduction of religious space during the Aceh War and the Sarekat Islam periods. The author argues that the Dutch government frequently seized Muslim religious space to secure its colonial power. The colonial government reproduced Muslim religious space in these two eras, representing symbolic support for the Dutch colonial hegemony. The appropriation of religious space was a spatial strategy to perpetuate the hegemony in social space. This study concludes that the reproduction of Muslim space represented a moderate position towards the Dutch colonial hegemony. Meanwhile, counter-space emerged to reverse such moderating practices. By counter-space, the Dutch moderating efforts on socio-religious space were contested, opposed, and condemned. [Kajian ini berupaya menguraikan secara historis akar Islam moderat, dengan fokus pada praktik produksi ruang keagamaan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Analisis difokuskan pada perubahan strategi pemerintah kolonial Belanda dalam melakukan reproduksi ruang keagamaan selama periode Perang Aceh dan Sarekat Islam. Pemerintah Belanda sering merebut ruang keagamaan umat Islam untuk mengamankan kekuasaannya. Pemerintah kolonial mereproduksi ruang keagamaan umat Islam pada dua era tersebut sebagai merupakan simbol dukungan terhadap hegemoni kolonial Belanda. Perampasan ruang keagamaan merupakan strategi spasial untuk melanggengkan hegemoni atas ruang sosial. Kajian ini menyimpulkan bahwa reproduksi ruang keagamaan Islam merepresentasikan posisi moderat terhadap hegemoni kolonial. Sementara itu, ruang perlawanan muncul untuk membalikkan praktik-praktik moderasi tersebut. Melalui ruang perlawanan ini, upaya-upaya moderasi pemerintah kolonial Belanda dalam bidang sosial-keagamaan ditentang, ditantang, dan dikecam.]
  • Acceptability of the Quran Translation

    Mohamad Zaka Al Farisi (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2023-12-01)
    Muslims have regarded the translation of the Quran into languages other than Arabic as valuable since its benefits for non-Arabic speakers to understand the its messages. However, those translations are not a substitute for the original Arabic Quran, and reciting the Quran in Arabic is not the same as reading its translation. Linguistically, translation is a dual act of interlingual communication that involves the source language (SL), target language (TL), and translator as the main actor. The translator is in charge of presenting the acceptable equivalence of the SL text and the TL text, either on the levels of form, meaning, or intent. Therefore, the acceptability of the translation of Quranic verses is not related merely to their forms and meanings but also to the intended purpose of the text of the SL. In practice, the acceptability of translations can be realized, among other things, by applying appropriate translation techniques and procedures when handling micro-translation units, whether on word, phrase, clause, or sentence levels. In this regard, the acceptability of the Quran translation necessitates the fulfilment of the aspects of accuracy, clarity, naturalness, and relevance. These aspects will bring an acceptability model for a Quranic translation that considered complete and representative. This model stems from the view that translation is not merely seen from the point of communication theory of the code but also from the point of communication theory of inference model. [Umat Islam melihat terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa selain bahasa Arab sebagai sesuatu yang berharga karena manfaatnya bagi penutur non-Arab untuk memahami pesan-pesannya. Namun, terjemahan tersebut sejajar dengan Al-Quran yang berbahasa Arab, sehingga membaca Al-Quran dalam bahasa Arab tidak dianggap sama dengan membaca terjemahnya. Secara linguistik, penerjemahan merupakan suatu tindakan komunikasi ganda antarbahasa yang melibatkan bahasa sumber (SL), bahasa sasaran (TL), dan penerjemah sebagai pelaku utama. Penerjemah bertugas menyajikan padanan teks SL dan teks TL yang dapat diterima, baik dalam tataran bentuk, makna, maupun maksudnya. Oleh karena itu, keterterimaan terjemahan ayat-ayat Al-Quran tidak semata-mata berkaitan dengan bentuk dan maknanya, tetapi juga dengan maksud teks tersebut. Dalam praktiknya, keterterimaan terjemah dapat diupayakan antara lain dengan menerapkan teknik dan prosedur penerjemahan yang tepat terkait dengan satuan terjemahan mikro, baik pada tataran kata, frasa, klausa, maupun kalimat. Dalam kaitan ini, akseptabilitas terjemah Al-Quran memerlukan pemenuhan aspek akurasi, kejelasan, kealamian, dan relevansi. Aspek-aspek tersebut akan melahirkan suatu model akseptabilitas suatu terjemah Al-Quran yang dapat dianggap lengkap dan representatif. Model seperti ini berdasarkan pada pandangan bahwa penerjemahan tidak hanya dilihat dari sudut teori komunikasi tentang kode tetapi juga dari sudut teori komunikasi tentang inferensi.]
  • In-Hospital Death and the Change of the Grave Trajectory: The Cosmological Meanings of Sadness in Moroccan Context during the COVID-19 Pandemic

    Hougua Ben Ahmed; Idrissi Khaoulani Fatima; Bichraden Hasna (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2024-01-01)
    This study examines the institutional changes and topographical landmarks within which the incident of death took place in the Moroccan context by focusing on the topic of in-hospital death during the COVID-19 pandemic. The complicated aspects surrounding the death arise from the process of medicalization, burial, and mourning among the relatives of the deceased. Methodologically, the research is based on a grounded phenomenological analysis of the experiences of relatives (50 participants) who lost their deaths in the first wave of the pandemic in four Moroccan cities: Rabat, Kenitra, Fez, and Missour. The study concludes that the negative attitude of Moroccans towards in-hospital death does not stem from the fragility of health services or the characteristics of loneliness and isolation, as revealed by Norbert Elias’s sociology. However, it closely links to the anthropological factors that construct the personal concept in the Moroccan context as a knot of relationships and looks at the body in its social, cultural and cosmological extensions. [Penelitian ini mengkaji perubahan institusional dan landmark topografis tempat terjadinya kematian dalam konteks masyarakat Maroko dengan fokus kematian di rumah sakit selama pandemi COVID-19. Aspek rumit kematian muncul selama proses penanganan medis, penguburan, dan perkabungan di antara kerabat almarhum. Secara metodologis, penelitian ini didasarkan pada analisis fenomenologis terhadap pengalaman 50 orang dari keluarga orang yang meninggal pada gelombang pertama pandemi COVID-19 di empat kota di Maroko: Rabat, Kenitra, Fez, dan Missour. Tulisan ini menyimpulkan bahwa sikap negatif masyarakat Maroko terhadap kematian di rumah sakit tidak berasal dari buruknya layanan kesehatan atau pun dari dampak isolasi dan rasa kesepian yang khas, seperti yang diungkapkan sosiologi Norbert Elias. Namun, sikap negatif tersebut erat terkait dengan faktor antropologis yang mengkonstruksi konsep personal dalam konteks masyarakat Maroko yang menjadi simpul hubungan sosial dan pandangan terhadap jasad dalam konteks sosial, budaya, dan kosmologi.]
  • The Law of Movasat and the Moral Challenge of Staying at Home During the COVID-19 Pandemic

    Mohsen Shiravand; Zahra Sadat Mirhadi (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2023-12-01)
    The challenge of the COVID-19 Pandemic is usually reduced to a mere medical and health problem, while one can observe its sizeable influence on economic, cultural, political and moral domains, too. In Muslim countries, moral conflict becomes one of the significant challenges of COVID-19 affecting people’s lives. Staying at home and its relationship with livelihood is one of the most complicated of these conflicts. In this essay, the authors assess and expose this moral conflict using the ethical doctrines of the Islamic religion rooted in the moral law of Movasat Altruism. There are four strategies in the principle of Movasat for overcoming the crisis: (1) uprooting poverty and reducing social-economic inequality; (2) job creation and supporting the production cycle; (3) eliminating unnecessary brokers; and (4) strengthening sympathy, empathy, and love within society. [Tantangan akibat Pandemi COVID-19 banyak difokuskan hanya sebatas masalah medis dan kesehatan saja, padahal pengaruhnya juga terlihat cukup besar dalam bidang ekonomi, budaya, politik, dan moral. Di negara-negara Muslim, konflik moral menjadi salah satu tantangan signifikan akibat COVID-19 yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Tinggal di rumah dan hubungannya dengan penghidupan merupakan contoh salah satu konflik yang cukup rumit. Dalam tulisan ini, penulis berupaya mengungkap konflik moral ini dengan menggunakan doktrin etika agama Islam yang berakar pada hukum moral altruisme Movasat. Ada empat strategi dalam prinsip Movasat untuk mengatasi krisis: (1) memberantas kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi; (2) menciptakan lapangan kerja dan mendukung siklus produksi; (3) menghilangkan perantara yang tidak diperlukan; dan (4) memperkuat simpati, empati, dan rasa cinta kasih dalam masyarakat.]
  • Exploring Push-Pull Factors Affecting Iranian Jews’ Emigration to Palestine, 1925-1954: A Social History Approach

    Javad Mousavi Dalini; Arash Yousefi (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2024-01-01)
    One of the controversial issues in the twentieth century was the mass immigration of Jews around the world to Palestine/Israel. For the majority of Jews who immigrated from Europe to Palestine/Israel, immigration represented an ideological paradigm constituted by two significant factors, namely race/religion and land. However, for the large proportion of Jews coming from eastern territories, such as Iranian Jews, immigration was mainly a phenomenon affected by conflicts between socio-economic conditions in their countries of origin and those in the destination. The purpose of this study is to investigate the emigration of Iranian Jews to Palestine by relying on a pull-push framework. The study argues that socio-economic turmoil in Iran and the unfavourable economic conditions affecting Jews, along with discrimination against them, were the push factors in their country of origin. Meanwhile, the pull factors in the destination were Palestine’s economic attractiveness, Jews’ need for an increasing Jewish population in Palestine to deal with Arab nations’ sanctions, and the importance of employing an incoming workforce to handle the country’s domestic problems in terms of economy, agriculture, and materials management in the first six years after the establishment of the Israel state. [Salah satu isu kontroversial di abad kedua puluh adalah imigrasi massal orang-orang Yahudi di seluruh dunia ke Palestina/Israel. Bagi mayoritas orang Yahudi yang berimigrasi dari Eropa ke Palestina/Israel, imigrasi mewakili paradigma ideologis yang dibentuk oleh dua faktor penting, yaitu ras/agama dan tanah. Namun, bagi sebagian besar orang Yahudi yang datang dari wilayah timur, seperti orang Yahudi Iran, imigrasi terutama merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh kesenjangan antara kondisi sosial ekonomi di negara asal dan negara tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui emigrasi Yahudi Iran ke Palestina berdasarkan faktor-faktor pendorong-penariknya. Penulis berpendapat bahwa gejolak sosial-ekonomi di Iran dan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan orang-orang Yahudi, serta diskriminasi terhadap mereka, merupakan faktor pendorong di negara asal mereka. Sementara itu, faktor penarik dari destinasinya adalah daya tarik ekonomi Israel, kebutuhan masyarakat Yahudi akan peningkatan populasi Yahudi di Israel untuk menghadapi sanksi negara-negara Arab, dan pentingnya menambah tenaga kerja baru untuk menangani permasalahan domestik negara tersebut dari segi perekonomian. pertanian, dan pengelolaan material dalam enam tahun pertama setelah berdirinya negara Israel.]
  • The Ottoman Measures to Prevent Attacks on the Hejaz Railway, 1908-1911: The Ottoman Archives as a Source

    Asmahan Mastafa Tawfik Khalil Ahmed (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2024-01-01)
    This study discusses the “Hamidiyah Hijazi Railway”, established by the Ottoman Empire to support Islamic politics worldwide. The importance of this study lies in its discussion, which focuses on a fragment of the glorious period of Islamic history that provided extraordinary services for Hajj pilgrims at that time. The Hijaz railway line was one of the most significant achievements of the Ottoman Empire and proved their intensive efforts in handling this matter as a religious matter. This study relies primarily on the Ottoman documents from 1908-1911, deposited in the Presidency of the Republic of Turkey Directorate of State Archives in Istanbul. This article focuses on the steps taken by the Ottoman Empire in securing the Hijaz railway from attacks by Bedouin tribes and maintaining its religious reputation concerning the safe journey of Hajj pilgrims via the railway. The author argues that the measures the Ottoman Empire took were ineffective in preventing these attacks. The Ottoman Empire secured the railway line by entrusting it to the sheikhs of the local tribes and holding celebrations for the development of the line. With this celebration, the Ottoman Empire wanted to show the importance of developing the Hijaz railway to unite Muslims under their flag and strengthen the Ummah movement in the spirit of Islamic unity in the confrontation with Western countries. [Studi ini membahas “Jalur Kereta Api Hamidiyah Hijaz”, yang dibangun Kesultanan Turki Uthmani untuk mendukung perpolitikan Islam di dunia. Pentingnya studi ini terletak pada pembahasannya yang berfokus pada satu penggal periode kejayaan sejarah Islam, yang memberikan layanan luar biasa untuk para jamaah haji pada masa itu. Jalur kereta api Hijaz ini dipandang sebagai salah satu capaian Islam yang paling signifikan dan menjadi bukti adanya upaya intensif Kesultanan Uthmaniyah dalam menangani urusan keagamaan ini. keuntungan. Studi ini terutama mengandalkan dokumen resmi Pemerintah Turki dari tahun 1908-1911, yang disimpan di Direktorat Arsip Kepresidenan Turki di Istanbul. Tulisan ini mengambil fokus pada langkah-langkah yang diambil Kesultanan Uthmaniyah dalam mengamankan di jalur kereta api Hijaz dari serangan suku-suku Badui dan menjaga reputasi keagamaannya terkait dengan keselamatan perjalanan jamaah haji melalui jalur kereta api. Penulis berargumentasi bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Kesultanan Uthmaniyah tidak efektif dalam mencegah serangan-serangan tersebut. Kesultanan Uthmaniyah mengamankan jalur kereta api dengan mempercayakannya kepada para syaikh dari suku-suku lokal dan menyelenggarakan perayaan-perayaan atas pembangunan jalur kereta. Dengan perayaan ini, Kesultanan Uthmaniyah ingin menunjukkan pentingnya pembangunan jalur kereta api Hijaz dalam menyatukan umat Islam di bawah benderanya dan memperkuat gerakan ummat di bawah semangat kesatuan Islam dalam menghadapi negara-negara Barat.]
  • Arabic Neologisms in Indonesian and Malaysian Arabic Media

    Uki Sukiman; Ghazali Zainuddin; Yoyo Yoyo; Siti Rosilawati Ramlan (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2023-12-01)
    This research examines new, unique Arabic terms and vocabulary used in the newspapers Indonesia Alyoum and Aswaq, two online media based in Indonesia and Malaysia, respectively, to elaborate on the development of the Arabic language in non-Arab countries. The invention of new Arabic words in these media primarily used the methods of al-taulīd bi al-iqtirāḍ, particularly al-dakhīl, and al-taulīd al-dalālī using al-tarjamah al-ḥarfiyah. Meanwhile, the method al-taulīd bi al-majāz, a metaphorical method, is to invent new, unique, local terms. However, the authors argue that both newspapers have differences in transliteration and inconsistent use of terms. In response to this language development, Malay Muslims show their potential to develop Malay-Arabic transliteration guidelines, compile a new Arabic dictionary, and even establish Southeast Asian Majma‘ al-Lugah al-‘Arabiyah. [Penelitian ini mengkaji istilah-istilah dan kosakata baru dan unik dalam bahasa Arab yang digunakan di surat kabar Indonesia Alyoum dan Aswaq, dua media online yang masing-masing berbasis di Indonesia dan Malaysia, untuk melihat perkembangan bahasa Arab di negara non-Arab. Pembentukan kosa kata baru pada media ini terutama menggunakan metode al-taulīd bi al-iqtirāḍ, khususnya al-dakhīl, dan al-taulīd al-dalālī yang berbasis al-tarjamah al-ḥarfiyah. Sedangkan metode al-taulīd bi al-majāz, metode metafora, dipakai untuk mengalihkan istilah-istilah lokal. Namun, kedua surat kabar tersebut memiliki perbedaan dalam transliterasi dan tidak konsisten dalam penggunaan kosa kata serapan tersebut. Sementara itu, dalam menyikapi perkembangan bahasa Arab ini, umat Islam Melayu berpotensi mengembangkan pedoman transliterasi Melayu-Arab, menyusun kamus bahasa Arab baru, bahkan mendirikan Majma‘ al-Lugah al-‘Arabiyah Asia Tenggara.]
  • Towards an Interreligious Fiqh: A Study of the Culture-Based Religious Tolerance in the Kaloran Community, Central Java, Indonesia

    ali sodiqin; Roehana Rofaidatun Umroh (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2024-01-01)
    This paper explores local wisdom in Kaloran, Temanggung, Central Java, Indonesia, with its religious diversity that influences the understanding and practice of their religiosity. The people’s local wisdom is agama ageming aji and sing penting brayan, which becomes the basis for building religious tolerance. It raises the question of how people interpret this philosophy as a guideline for building religious tolerance. What is the dialectic pattern of religion and culture practised by Kaloran Muslims? What is the form of implementation of inter-religious fiqh that manifests religious tolerance? The researchers argue that religion for the Kaloran people is like ageman (clothing), so choosing a religion is an individual’s freedom and rights that somebody must respect. The ultimate purpose of religion is to build social harmony (brayan). In addition, the pattern of religious and cultural dialectics practised by the Muslim Kaloran is in the form of desacralisation and culturalization of religious teachings. The pattern, in turn, encourages the rise of such kind of inter-religious fiqh built by placing religion as a private matter and must go hand in hand with culture as a medium for building tolerance. The Muslim community integrated religion and culture through desacralisation and culturalization. [Tulisan ini membahas kearifan lokal masyarakat Kaloran, Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia, dengan keragaman keagamaannya yang mempengaruhi pemahaman dan praktik keberagamaan masyarakat. Mereka memiliki kearifan lokal berupa agama ageming aji dan sing penting brayan sebagai dasar membangun toleransi beragama. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana masyarakat memaknai falsafah tersebut sebagai pedoman dalam membangun toleransi beragama? Bagaimana pola dialektika agama dan budaya yang dipraktikkan Muslim Kaloran? Bagaimana bentuk implementasi fikih antar agama yang merupakan perwujudan dari toleransi beragama? Penelitian ini menunjukkan bahwa agama bagi masyarakat Kaloran diibaratkan sebagai ageman (pakaian), sehingga memilih agama adalah kebebasan dan hak individu yang harus dihormati. Tujuan beragama adalah untuk membangun harmoni sosial (brayan). Dengan pemahaman seperti itu, pola dialektika agama dan budaya yang dipraktikkan oleh masyarakat Kaloran berupa desakralisasi dan kulturalisasi ajaran agama terhadap budaya. Pola ini kemudian mendorong munculnya konstruksi fikih antar agama yang dibangun dengan menempatkan agama dalam wilayah privat yang harus berjalan beriringan dengan budaya sebagai media membangun toleransi. Agama dan budaya diintegrasikan melalui pola desakralisasi dan kulturalisasi.
  • Struggling for Recognition: Archived-based Documentary Film of the Ahmadiyya Jamaat in Indonesia

    Peny Wulandari; Harry Bawono (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2023-12-01)
    The Ahmadiyya community has become a victim of persecution as labelled abnormal by other Muslim communities in Indonesia, especially in post-2004. Responding to the issue, the Ahmadiyya community constructs three colours of discourse, religious, humanitarian, and nationalism, to “normalise” their position in Indonesian society. The religious discourse stems from their direct citation to religious texts that confirm their legitimate standpoint. The humanity discourse arises from their action in the humanity program, such as blood and corneal donors. Meanwhile, the nationalism discourse appears in their short archives-based documentary film. This article examines the discourse of nationalism constructed by the Ahmadiyya via a short archives-based documentary film entitled, “Kiprah Ahmadiyah dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (the Ahmadiyya’s Role in the Struggle for the Independence of Indonesia)” using Van Dijk discourse analysis frame through an archival studies perspective. This research argues that the nationalism discourse portrayed in the film represents a deliberate act of archival activism planned by the Ahmadiyya community to seek recognition from diverse communities in Indonesia, including mainstream Muslims, general populations, and the state. [Komunitas Ahmadiyah di Indonesia telah menjadi korban persekusi karena label “tidak normal” yang disematkan oleh komunitas Muslim lain di Indonesia, terutama pasca-2004. Merespons isu tersebut, komunitas Ahmadiyah membangun tiga warna wacana: agama, kemanusiaan, dan nasionalisme. Wacana-wacana ini mereka bangun untuk “menormalkan” posisi mereka di tengah masyarakat. Wacana keagamaan dapat diidentifikasi dalam cara mereka mengutip teks-teks agama untuk mengkonfirmasi keabsahan keberadaan dan titik pijak mereka. Wacana kemanusiaan muncul dalam kegiatan mereka dalam program kemanusiaan, seperti donor darah dan kornea. Sementara, wacana nasionalisme dapat dianalisis dalam sebuah film dokumenter pendek. Artikel ini mengkaji wacana nasionalisme yang di konstruksi oleh Ahmadiyah melalui sebuah film dokumenter pendek berbasis arsip berjudul “Kiprah Ahmadiyah dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia” dengan menggunakan kerangka analisis wacana Van Dijk dalam perspektif studi arsip. Penelitian ini berargumen bahwa wacana nasionalisme yang dibuat dalam film tersebut mencerminkan tindakan aktivisme-kearsipan yang direncanakan oleh komunitas Ahmadiyah untuk memperjuangkan rekognisi dari komunitas lain di Indonesia: Muslim arus utama, komunitas lain secara umum, dan negara.]
  • The Approach of Imām Al-Biqāʻī in Determining the Objectives of the Quranic Chapters

    Misnawati Misnawati; Radwan Jamal Elatrash (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2023-12-01)
    Imam al-Biqāʻī is one of the most prominent Quranic commentators who took care of the objectives of Quranic chapters and became the first scholar to draw attention to this science. Benefited from the science of the Quranic munāsabah, al-Biqāʻī analysed the objectives of the Quranic chapters in his books Naẓm al-Durar fī Tanāsub al-Āyāt wa al-Suwar and Maѕāʻid al-Naẓr li al-Ishrāf ‘alā Maqāѕīd al-Suwar. Therefore, the nature of this paper requires that the researchers rely on the inductive method to reach the views of scholars and Quranic commentators, especially that of al-Biqāʻī on the topic, to prove the approach of al-Biqāʻī in the purposes of the sūrah. The authors argue that relying on the sciences of the Quranic tanāsub and siyāq, al-Biqāʻī concluded that revealing monotheism is the ultimate goal of most of the Quranic chapters. [Imam al-Biqāʻī salah satu tokoh tafsir terpenting yang berkontribusi dalam Ilmu Maqāṣid ṣ al-Suwar al-Qur’āniyyah, bahkan beliau di garda terdepan dalam ilmu ini sebagai perintisnya. Dengan mendalami ilmu Munāsabah al-Quran, beliau menganalisis dan menentukan tujuan surat-surat al-Qur’an sebagaimana tergambar dalam kitabnya yang berjudul Naẓm al-Durar fī Tanāsub al-Āyāt wa al-Suwar dan Maṣāʻid al-Naẓr li al-Ishrāf ʻalā Maqāṣid al-Suwar. Artikel ini menggunakan pendekatan induktif untuk mengumpulkan pendapat para ulama dan para ahli tafsir, khususnya pendapat al-Biqāʻī, terkait disiplin ilmu tersebut untuk menelisik karakteristik pendekatan al-Biqāʻī dalam menentukan tujuan dari surat al-Quran. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa menurut al-Biqāʻī, tauhid adalah tujuan tertinggi di sebagian besar surat al-Quran. Pandangan al-Biqāʻī ini dia dapatkan melalui dua ilmu yang menjadi referensinya, yaitu ilmu al-Tanāsub dan al-Siyāq].
  • Beyond Syncretism: Evidence of the Vernacularization of Islamic Theological Terms in Javanese Literature in the 19th Century

    Z Zuhri (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2022-11-01)
    Scholars have long debated whether the relationship between Islam and Javanese culture should be considered syncretism or inculturation. This article analyzes Javanese literature to discuss post-syncretism in Islamic studies. It argues that Javanese literature exemplifies the vernacularization of Islamic theology into Javanese language and discourse. It describes how Islamic theology was used in eight Javanese texts at different historical points in the 19th Century. The leading Islamic theological terms (God, angels, Al-Qur’an, Prophet, and the Last Day) have consistent meanings in the Javanese text. Differences were only found in spelling, pronunciation, and written script that converted Arabic to Javanese and Pegon. Vernacularization functions as a tool for transmitting knowledge while the substance, meaning, and content remain unchanged. Therefore, there is no evidence of syncretism in using these terms. Syncretism may have operated in Javanese culture (e.g., Javanese Islamic rituals), but it does not appear that syncretism has penetrated the realm of theology. Accordingly, future studies on local Islam should explore discursive traditions and how knowledge has been generated alongside the process of Islamization. [Para sarjana telah berdebat lama apakah hubungan Islam dan budaya Jawa, sebaiknya berupa sinkretisme atau inkulturasi. Artikel ini membahas literatur Jawa untuk mendiskusikan post-sinkretisme dalam kajian Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa literatur Jawa mencerminkan penyebaran teologi Islam melalui bahasa Jawa dan wacananya. Artikel ini menunjukkan teologi Islam dalam enam teks Jawa dengan penekanan historis yang berbeda pada abad 19. Istilah teologi penting seperti, Allah, malaikat, al-Qur’an, nabi dan kiamat, mempunyai makna yang tetap dalam teks Jawa. Perbedaan yang muncul hanya ejaan, pengucapan dan penulisan saat dialihkan dari bahasa Arab ke bahasa Jawa dan aksara pegon. Pribumisasi berfungsi sebagai alat transmisi pengetahuan, sedangkan substansi, makna dan kandungannya tidak berubah. Oleh karena itu tidak ada sinkretisme yang digunakan dalam pribumisasi ini. Sinkretisme mungkin berlangsung di wilayah budaya, tetapi tidak dalam konteks teologi. Dengan demikian, kajian ke depan tentang Islam lokal mengarah pada diskursif tradisi dan bagaimana pengetahuan berkembang seiring dengan proses islamisasi.]
  • A Tale of Two Royal Cities: The Narratives of Islamists' Intolerance in Yogyakarta and Solo

    Muhammad Najib Azca; Hakimul Ikhwan; Mohammad Zaki Arrobi (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2019-06-01)
    The article discusses the narratives of “Islamist” intolerance in two cities of Yogyakarta and Solo in the post-Suharto era. It aims to elucidate the multiplicity of intolerance acts and the complexity of underpinning factors to intolerance. It argues that Islamist intolerance has manifested in various forms, ranging from the ideological, instrumental, and symbolic form. However, these categorizations of ideological, instrumental, and symbolic are not clear-cut and permanent one, but there is always some possible overlap between them. There is also the possibility that the form of intolerance can change in different times and occasions. This study is based on fieldwork research taken during 2014-2016 in both cities. Methodologically, this research-based article used Extended Cased Method (ECM). The data was collected by employing indepth interview and participant observation with secondary sources such as local media and government documents. [Tulisan ini membahas narasi Islam intoleran di dua kota, Solo dan Yogyakarta, pasca rezim Soeharto. Selain itu juga menjelaskan sejumlah aksi intoleran dan kompleksitas faktor-faktor yang berkelindan dalam peristiwa tersebut. Tulisan ini mengajukan argumen bahwa Islam intoleran mempunyairagam bentuk, mulai dari ideologis, instrumentalis hingga simbolis. Meskipun demikian, kategori tersebut tidak bersifat kaku dan permanen, tetapi terkadang bersifat saling overlap satu sama lainnya. Ada kemungkinan juga bentuk intoleran berubah seiring dengan perubahan waktu dan kondisi. Kajian ini berdasarkan pada studi lapangan di dua kota pada rentang waktu 2014-2016. Secara metodologi kajian ini menggunakan pendekatan Extended Cased Method (ECM). Data dikumpulkan melalui serangkaian wawancara mendalam dan observasi partisipatif dengan didukung data sekunder dari arsip daerah dan sejumlah media surat kabar lokal.]
  • Marital Property within the Marriage Law: A Debate on Legal Position and Actual Applications

    Ibnu Elmi AS. Pelu; Ahmad Dakhoir (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2021-11-01)
    This paper presents a debate on the legal posistion of marital property and its application. It begins with examining the legal position of marital property and the application of the UUP and KHI for Muslims. It also pays attention to a discussion of whether the position of marital property needs to be declared in a marriage agreement or comes into effect automatically in every marriage. It ends with examining various actual applications in resolving a legal dispute over the marital property in the Indonesian Religious Courts. As qualitative research, this study adopts a socio-historical approach. Data were taken from such regulations on the marital property as the UUP and KHI, official documents released by the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The data were also collected from books and reputable journals. Based on the socio-historical analysis, it could be concluded that the legal position of marital property distribution has been regulated in the UUP and KHI coming into force nationally. Under this legal framework, the property acquired during a marriage belongs to both spouses. In practice, however, the spousal rights to share the property ownership becomes broken in two situations, i.e., when the husband and wife agree to include the formulation of the distribution of marital property in their marriage agreement, and when one of them files a lawsuit for the marital property by either litigation or non-litigation. Decisions based on the qualitative contributions have turned out to be more dominant in the history of settling disputes over marital property in Indonesia. [Artikel ini membahas perdebatan posisi hukum dari harta bersama beserta penerapannya. Pembahasan diawali dari posisi hukum harta bersama dan penerapannya didalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini juga dibahas apakah perlu dicantumkan dalam perjanjian nikah atau otomatis menjadi bagian dari setiap pernikahan. Selain itu artikel ini juga membahas beberapa penerapan dalam penyelesaian kasus hukum harta bersama di Peradilan Agama. Artikel ini menggunakan pendekatan sosio-historis dan tidak hanya menggunakan rujukan dari buku serta jurnal ilmiah, tetapi juga dari dokumen resmi peraturan perundangan dalam UU Perkawinan, KHI serta Mahkamah Agung. Dalam tulisan ini disimpulkan bahwa harta bersama sudah mempunyai posisi legal dalam UU Perkawinan dan KHI serta diterapkan secara nasional. Dalam logika hukum ini, harta yang didapatkan selama pernikahan menjadi milik bersama. Dalam praktiknya, hak keduanya akan terbagi jika berada di dua kondisi, pertama ketika suami dan istri memasukkan formasi pembagian sendiri dalam perjanjian pernikahan dan kedua ketika salah satu dari pasangan tersebut mengajukan gugatan harta kekayaan baik lewat pengadilan atau tidak. Keputusan yang berdasarkan kontribusi kualitatif ternyata lebih dominan dalam sejarah penyelesaian perselisihan harta bersama di Indonesia.]
  • The Trajectory of the Jihad Discourse in Malay World: An Analysis on the Baḥr Al-Mādhī by Muḥammad Idrīs Al-Marbawī

    Muhammad Adam Abd. Azid; Ibrahim Adham Mohd Rokhibi; Mohd Farhan Md Ariffin; Muhammad Ikhlas Rosele; Mohammad Fahmi Abdul Hamid (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2022-06-01)
    The term of jihad has a significant role in the formation of Islamic identity, politics, and nations. For example, the Malay World during the colonial or pre-independence, has created the momentum among community to break free from the colonial at the time. This spirit was injected with elements of jihad through the advice of scholars, graduates returning from the middle east who brought the spirit of independence and through writing. Among the writings that may have a role in explaining jihad among the Malay community is Baḥr al-Mādhī [1924-1960]. This article will analyse on the representation of jihad and warfare term in the Baḥr al-Mādhī, a book written by Muḥammad Idrīs al-Marbawī [1896-1989]. It can be considered as one of the greatest masterpieces of Malay Muslim scholar in the twentieth century. It was composed as a commentary to the hadith in Jāmi‘ al-Tirmidhī and have been written in Malay language. This article also analyses al-Marbawi’s contribution to Malay community understanding jihad in pre independence period of Malaysia through his commentary and translation of the hadith of jihad in Baḥr al-Mādhī. This study applied qualitative study, data collected by library research and analysed by document analysis methodology. Study found that, the Baḥr al-Mādhī by Muḥammad Idrīs al-Marbawī has played a major role in the understanding of jihad among Malays in pre-independence period. This book symbolizes the local wisdom of the Malay community at the earliest time. This contribution can be understood through the background of the writing of this book, its wide pertinence into society and the content of jihad in it. [Konsep jihad mempunyai peran signifikan dalam pembentukan identitas keislaman, politik dan kebangsaan. Misalnya seperti dunia Melayu pada masa kolonial atau pra kemerdekaan dimana sarjana muslimnya yang pulang dari belajar di Timur Tengah mendorong masyarakatnya berjuang melawan kolonialisme dan menuntut kemerdekaan melalui tulisan mereka. Salah satu tulisan yang menerangkan konsep jihad dalam masyarakat Melayu adalah Baḥr al-Mādhī. Artikel ini menjelaskan konsep jihad dan perang dalam karya Baḥr al-Mādhī, satu karya terbaik sarjana muslim Melayu abad 20, yang ditulis oleh Muḥammad Idrīs al-Marbawī (1896-1989). Karya ini merupakan komentar terhadap kitab hadist Jāmi‘ al-Tirmidhī yang ditulis dalam bahasa Melayu. Artikel ini juga membahas kontribusi penting al-Marbawī dalam menjelaskan jihad dalam masyarakat Melayu masa pra kemerdekaan. Dengan studi literatur dan analisis dokumen terkait, artikel ini menunjukkan bahwa karya al-Marbawī merupakan simbol dari kearifan lokal masyarakat Melayu pada masa awal. Kontribusi pentingnya terlihat dari luasnya pengaruh dan pendalaman pemahaman tentang jihad di masyarakat Melayu saat itu.]
  • Preaching Islamic Legal Rules on Screen: Conservatism on Islamic Family Law in Digital-Based Dakwah Program Mamah dan Aa Beraksi

    Muhammad Jihadul Hayat (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2022-11-01)
    Conservatism on Islamic Law has been widely discussed by scholars, be it in printing media (such as fiqh works of traditional ulama, and Islamic self-help books) or in online media (such as on social media platforms containing Islamic dakwah). Their studies portray the diffusion of conservative  Islamic thought from one media to another. However, among  existing works, it can be said that there has not been much discussion about how this conservatism is transmitted by a mubalig (Muslim preacher) particularly about Islamic law. Considering the function of a preacher in Indonesia is significant because has long been the main mouthpiece of Islamic teaching, this paper discussed the conservatism of Islamic family law in the Mamah dan Aa Beraksi preaching program. By using qualitative content analysis, this paper argues that the sermons in the Mamah dan Aa Beraksi contain conservative view of  Islamic family law. This conservatism is indicated by the sermons which tends to refer to traditional fiqh with a gender bias characteristic. This conservatism seems latent through the way the lecturers present her fatwa using short textual interpretations that represent traditional thinking more than modernism.  [Konservatisme Hukum Islam telah banyak dibicarakan oleh para ulama, baik di media cetak (seperti literatur karya fikih ulama tradisional, dan buku swabantu Islami) maupun di media online (seperti di platform media sosial yang memuat dakwah Islam). Kajian mereka mempotret difusi konservatisme pemikiran Islam dari satu media ke media lainnya. Namun, di antara karya-karya yang ada, dapat dikatakan bahwa belum banyak pembahasan tentang bagaimana konservatisme itu ditransmisikan oleh seorang mubalig khususnya tentang hukum Islam. Mengingat fungsi mubalig di Indonesia cukup signifikan karena telah lama menjadi corong utama ajaran Islam kepada masyarakat, tulisan ini bertujuan untuk membahas konservatisme Hukum Keluarga Islam dalam program Mamah dan Aa Beraksi. Dengan menggunakan analisis isi kualitatif, tulisan ini berpendapat bahwa ceramah dalam program Mamah dan Aa Beraksi mengandung konservatisme Hukum Keluarga Islam. Konservatisme ini terlihat dari materi ceramah yang cenderung mengacu pada fikih tradisional dengan ciri bias gender. Konservatisme ini tampak laten melalui cara penceramah memaparkan argumentasi hukumnya dengan menggunakan interpretasi secara tekstual yang singkat, nan lebih merepresentasikan pemikiran tradisional daripada modernis.]
  • In the Making of Salafi-Based Islamic Schools in Indonesia

    Jamhari Makruf; Saifudin Asrori (State Islamic University Sunan Kalijaga, 2022-06-01)
    The Salafi manhaj (method) is emerging as a new form of Islamic education, in addition to the existing pesantren (Islamic boarding school) and madrasah (Islamic school) education systems, both of which have long histories in Indonesia. The presence of these schools reflects Salafi efforts to achieve “purification of Islam” though adherence to the idea of returning to the ‘authentic Islam’ as practiced by the early generations of Muslim. Salafi manhaj schools are also part of a transnational Islamic movement that has purposely spread ideas and movements from the Middle East around the world, including to Indonesia. Over time, these schools have developed into two models: Integrated Islamic Schools and Salafi manhaj pesantrens. Both aim to instill Islamic tenets that comply with the Salafi manhaj and disseminate and incorporate such tenets in the religious practices of Indonesian Muslims, although the Integrated Islamic Schools are more inclusive and teach aspects of the conventional state curriculum too. This article challenges previous findings that the influence of Salafi education has faded in Indonesia as efforts to combat Islamist terrorism globally have increased, arguing that Salafi educators have been strategic and effective in promoting their approach to religious education. [Manhaj Salafi merupakan model pendidikan Islam yang baru muncul melengkapi keberadaan model lama, pendidikan pesantren dan madrasah yang keduanya mempunyai sejarah panjang di Indonesia. Kehadiran sekolah Salafi mencerminkan usaha untuk ‘pemurnian Islam’ melalui ketaatan pada konsep mengembalikan ‘Islam autentik’ yang dipraktikkan oleh generasi awal muslim. Sekolah manhaj Salafi merupakan bagian dari gerakan Islam transnasional yang bertujuan menyebarkan ide dan gerakan asal Timur Tengah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sejauh ini mereka mengembangkan dua model yaitu sekolah Islam terpadu dan pesantren manhaj salafi. Keduanya menerapkan prinsip Islam yang selaras dengan manhaj Salafi serta menyebarluaskan prinsip tersebut dalam praktik keagamaan muslim di Indonesia, meski sekolah Islam terpadu tersebut juga lebih inklusif dan menerapkan kurikulum standar nasional. Artikel ini menantang tesis sebelumnya yang menyatakan bahwa pengaruh pendidikan Salafi di Indonesia luntur oleh peningkatan usaha memerangi teroris global. Namun pada kenyataannya adalah pendidik Salafi mempunyai strategi yang efektif dalam mempromosikan pendekatannya dalam pendidikan keagamaan.]

View more