ANALISIS TERHADAP PANDANGAN HAKIM-HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL TENTANG ISBAT NIKAH DAN NIKAH SIRRI

Abstract

Isbat nikah adalah sebuah proses penetapan pernikahan pasangan suami
 istri di Pengadilan Agama yang sebelumnya telah melakukan pernikahan akan
 tetapi tidak memiliki akta nikah atau hilang. Tujuan isbat nikah adalah untuk
 memperoleh Akta Nikah sebagai bukti otentik yang diakui oleh Negara sesuai
 dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dan Kompilasi
 Hukum Islam pasal 7 ayat 1. Sehingga apabila ada pasangan suami istri sudah
 melakukan pernikahan akan tetapi belum memil buku Akta Nikah, maka ia berhak
 mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan Kompilasi Hukum
 Islam pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4). Akan tetapi apabila dicermati, dalam
 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada beberapa pasal mengenai isbat nikah yang
 multi tafsir, sehingga pasal tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang berbedabeda.
 Dalam penelitian ini, penyusun berusaha memaparkan rukun dan syarat
 isbat nikah, bagaimana Hakim dalam menangani kasus isbat nikah dan
 memaparkan isbat nikah menurut pandangan Haki-Hakim Pengadilan Agama
 Bantul. Dalm tuulisan ini juga menjelaskan posisi pencatatan perkawinan dalam
 Undang-Undang N0. 1 Tahun 1974 dan membahas pasal 7 ayat (3) yang spesifik
 membahas mengenai orang-orang yang boleh mengajukan isbat nikah. Jenis
 penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu
 penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Sifat penelitian
 adalah deskriptif analitik, data diperoleh melalui wawancara, penulis
 mewawancarai Hakim-Hakim Pengadilan Agama Bantul yang telah
 direkomendasi oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul, pendekatan yang dipakai
 adalah normatif-yuridis yaitu berlandasan pada norma hukum islam dan Undang-
 Undang yang berlaku di Indonesia. Adapun analisis data penyusun menggunakan
 analisis data secara kualitatif yaitu apabila data sudah terkumpul kemudian
 disusun, melaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis. Adapun
 metode penarikan kesimpulan dengan metode deduktif.
 Hasil penelitian adalah bahwa Hakim-Hakim Pengadilan Agama Bantul
 sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun
 perkawinan adalah sah walaupun tidak memiliki Akta Nikah, sehingga orang yang
 melakukan perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan akan
 tetapi tidak mendaftarkan perkaawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA)
 adalah sah dan dapat mengajukan isbat nikahkan di Pengadilan Agama. Isbat
 nikah adalah solusi bagi pasangan suami istri yang belum memiliki akta nikah.
 Karena bukti nikah yang diakui oleh Negara adalah Akta Nikah. Akan tetapi
 walaupun demikian, Hakim-Hakim Pengadilan Agama Bantul memberikan
 anjuran kepada setiap masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan
 untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA), karena
 dalam Undang-Undang No. 1 Taun 1974 pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap
 perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.