EFEKTIFITAS KEWAJIBAN NADZIR DAN PROBLEMATIKANYA DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF ( Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan )

Abstract

Pembimbing I : Muhammad Syarif, M.Ag
 
 Pembimbing II : Muhammad Munir, MA
 
 
 Sebagai institusi keagamaan Islam, peran wakaf tidak kalah pentingnya dalam mengentaskan kemiskinan dan membangun ekonomi umat. Praktek perwakafan yang terjadi di Indonesia hampir semuanya dilaksanakan menurut agama Islam dan tradisi masyarakat masing-masing atau dengan kata lain belum menggunakan prosedur ataupun peraturan yang telah diatur oleh pemerintah yaitu dengan mensertifikatkan tanah wakaf tersebut.
 
 Dalam penelitian skripsi ini ada beberapa rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana efektifitas kewajiban nadzir dalam pengelolaan harta benda wakaf di KUA Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan? Faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas nadzir dalam pengelolaan harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan? Melihat hal itu, tentunya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas kewajiban nadzir dalam pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, 2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi efektifitas nadzir dalam pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.
 
 Ada pun hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa 1. prosedur perwakafan tanah di Kecamatan Pucuk masih mengikuti tradisi keagamaan yang kuat yang mana mereka lebih percaya kepada orang yang diberi amanah wakaf dari pada hukum formal yang ada, 2.Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf tersebut belum besertifikat di antaranya yang paling menonjol yaitu: minimnya pengetahuan dari pihak nadzir dan wakif terhadap berbagai peraturan menyangkut tata cara atau prosedur sertifikasi tanah wakaf, adanya anggapan sementara bahwa tanpa sertifikatpun, kedudukan tanah wakaf cukup kuat, atau kepastian hukumnya terjamin, kurang intensifnya sosialisasi oleh semua pihak, baik pemerintah (KUA dan perangkat Desa) serta tokoh Agama, prosedur pengeluaran sertifikat dari instansi yang terkait sangat lama dan berbelit-belit, mahalnya biaya sertifikasi, anggapan masyarakat bahwa dengan kepemilikan AIWsudah dianggap cukup dalam meminta bantuan proposal masjid, mushalla, madrasah atau lebaga lainnya kepada pemerintah, tanpa harus memiliki sertifikat tanah wakaf dari BPN.