Show simple item record

dc.contributor.authorSimanihuruk, Muba
dc.contributor.authorAlem, Sri
dc.contributor.authorHarahap, Husnul Isa
dc.date.accessioned2019-10-25T02:46:34Z
dc.date.available2019-10-25T02:46:34Z
dc.date.created2017-06-28 23:03
dc.date.issued2017-06-13
dc.identifieroai:repository.usu.ac.id:123456789/65908
dc.identifierRay Ansyari Margolang
dc.identifierhttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/65908
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/1252437
dc.description.abstract14001640
dc.description.abstractLaporan tahunan ini merupakan hasil penelitian di tiga kota, yakni Medan. Stabat, dan Pangururan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengandalkan peneliti sebagai pengumpul data melalui wawancara mendalam bersifat terbuka. Rekaman wawancara ini kemudian dipindahkan ke transkrip dan selanjutnya dibuat dalam kategorisasi dan konsep-konsep sosiologis. Ringkasannya adalah sebagai berikut.
 
 Relasi negara (pemerintah kabupaten/kota) dan masyarakat madani (ormas keagamaan) di tiga kota ini biasanya dihegemoni oleh negara, karena sebagian besar pendanaannya tergantung dari pemerintahan daerah. Relasi negara (state) dan ormas (civil society) diwarnai patronase, dimana pemerintah memberikan dana, sementara ormas sebagai klien, memberi dukungan suara terutama saat menjelang dan masa-masa pilkada berlangsung. Termasuk dukungan bagi elit lokal, ketika ia mendapat serangan dari lawan-lawan politik. Dalam relasi demikian, relasi negara-warga juga diwarnai ketegangan dan saling tidak percaya (mutual distrust) karena praktik korupsi di level negara, termasuk dalam penetapan alokasi dana anggaran pemerintah kepada ormas agama yang berbeda-beda tadi.
 
 Sedangkan di tataran intra dan interormas sesama agama dan beda agama pada tingkatan tertentu ditandai lemahnya solidaritas internal intraormas agama, apalagi interormas keagamaan baik sesama agama, apalagi beda agama. Lemahnya solidaritas ini ditandai tidak adanya interaksi dan dialog baik intra ormas (sesama agama), apalagi antar ormas keagamaan (beda agama) secara berkala, termasuk memupuk identitas kebangsaan. Hal yang sama juga terjadi di kalangan mahasiswa di Medan, yang lebih dikenal dengan Kelompok Cipayung.
 
 Pertemuan antarormas ini biasanya hanya bersifat insidentil dan soparadis dalam mengikuti acara-acara pemerintahan daerah masing-masing. Relasi antarormas yang bersifat kelembagaan terjadi dalam Forum Komunikasi Antarumat Beragama (FKUB) dan Forum Kebangsaan yang mempertemukan kelompok etnis dan ras. Kehadiran FKUB, pada tingkatan tertentu cukup signifikan terutama mengantisipasi ketegangan dalam pendirian rumah ibadah (kelompok minoritas). Forum ini cukup berhasil sebagai lembaga sistem siaga dini. Kendati, menurut informan yang lain, para pengurus FKUB ini juga belum tentu bertindak imparsial dan memahami dan menerima perbedaan identitas kelompok (agama) di dalam tubuh internal FKUB itu sendiri.
 
 Bahkan, ketegangan antarormas ini juga kadang terpancar dalam percikan api konflik identitas keagamaan. Konflik ini berakar dari pertarungan 'evangelisasi' dan 'syiar' keagamaan dalam mempertahankan klaim kebenaran agama masing-masing, sekaligus strategi menambah jumlah umat. Syiar atau misi keagamaan ini tampak dari aneksasi teritori yang semakin terbatas seperti di Kota Medan dalam mendirikan rumah-rumah dan pusat-pusat keagamaan, seperti Islamic Center dan Cristian Center.
 
 Konflik identitas keagamaan (juga dibalut identitas etnis biasanya) juga terlihat dari rekrutmen dan penetapan jabatan-jabatan strategis di pemerintahan daerah masing-masing. Patronase primordial berbasis ikatan keagamaan dan marga dalam rekrutmen dan penempatan
 
 jabatan strategis membenarkan pernyataan blood is thicker than water. Dengan kata Iain, ikatan darah kekeluargaan mengalahkan ikatan birokrasi meritokratik dalam tatakelola pemerintahan daerah. Perlu dicatat, ikatan primordial dan nepotisme ini juga terjadi jika di daerah tersebut mayoritas satu agama. Di Pangururan misalnya, ketika pejabat dan staf pemkab mayoritas Kristen, maka ikatan primordial seperti margaisme mengemuka, bukan lagi ditautkan oleh agama. Margaisme ini tampak dari jabatan-jabatan strategis yang diduduki oleh marga bupati dan marga dari pihak istri bupati terutama di eksekutif, legislatif, termasuk rekanan proyek yang dibiayai APBD.
 
 Ketegangan itu juga muncul dalam alokasi anggaran bantuan sosial untuk ormas-ormas keagamaan yang parameternya dinilai kurang jelas yang pada akhirnya dinilai tidak adil oleh ormas yang lain. Kedekatan khusus (privilage) ormas-ormas tertentu dengan pihak penguasa yang biasanya diikat oleh kesamaan agama dan etnis, juga menimbulkan ketegangan dan kecemburuan bagi kelompok yang lain.
 
 Pangkal dari semua ini tidak terlepas dari politik minoritisasi. Secara konseptual minoritisasi bisa diartikan sebagai proses diskriminasi, dan bahkan perkusi, terhadap kelompok minoritas baik pada tataran hukum, politik, sosial, dan juga pada tataran intelektual. Berbeda dengan kelompok mayoritas yang diandaikan bisa melakukan resistensi atau negosiasi terhadap praktik diskriminasi karena jumlah orang dan sumber daya mereka yang cukup, kelompok minoritas sulit melakukan hal yang sama. Di bawah bayang-bayang hegemoni liberalisme di mana keputusan politik didasarkan betul-betul hanya pada suara terbanyak, kelompok minoritas akan terus-menerus dikalahkan. Dapat dikatakan, demokrasi liberal akan menghasilkan rezim yang cenderung anti minoritas. Sebagaimana juga terbukti dalam penelitian ini. Islam yang minoritas di Kabupaten Samosir merasa didiskriminasi, begitu juga kelompok ormas Kristen di Kabupaten yang mayoritas Islam sebagaimana terjadi di Kabupaten Langkat dan Kota Medan, mengalami hal yang sama.
 
 Terutama di kelompok Cipayung, Pancasila sebagai identitas dasar negara bukan lagi merupakan persoalan. Sayangnya, ormas pengkader dan lumbung stok pemimpin nasional ke depan ini juga mulai kehilangan idealisme gerakan karena hegemoni pemerintah yang begitu kuat. Lebih ironis lagi, kelompok Cipayung ini mendapat 'pukulan telak' dengan kehadiran ormas kemahasiswaan di bawah payung organisasi kepemudaan yang pada tingkatan tertentu diidentikkan dengan paramiliter dan kumpulan preman. Bahkan kelompok Cipayung ini kadang-kadang harus berhadapan dengan ormas kepemudaan saat melakukan demonstrasi menentang kebijakan pemerintah. Ormas-ormas kepemudaan ini lebih mendapat dukungan (dana) dari lembaga pemerintah, bahkan ironisnya lebih mendapat dukungan dari pejabat-pejabat di kampus.
 
 Menarik dicatat, bahwa nasionalisme Indonesia sebenarnya tidak seragam sebagaimana dibayangkan banyak orang, tapi beragam, sesuai dengan kontkeks kultur lokal satuan pemerintah (provinsi dan kabupaten/kota). Di Pangururan misalnya yang mayoritas Kristen, tokoh agama berkeinginan sinkritisme agama Kristen dan adat Batak sebagai identitas yang harus diacu dan diterapkan pemerintah daerah dalam menjalankan tatakelola pemerintahan. Dengan kata lain, nilai dan nafas kekristenan diharapkan menjadi basis moral dalam menjalankan pemerintahan daerah, tapi tetap dalam bingkai dasar negara Pancasila, tentunya. Karena itu, orang Batak lebih malu bila tidak menjalankan adat Bataknya, ketimbang menjalankan dan menaati peraturan negara-bangsanya. Dapat disimpulkan, jalur trayek dalam proyek membangun identitas bangsa harus memperhatikan keragaman daerah masing-masing.
dc.description.abstractUniversitas Sumatera Utara
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.languageid
dc.language.isoind
dc.subjectpembangunan identitas negara-bangsa
dc.subjectbuilding nation-state identity
dc.titleModel Pembangunan Identitas Negara-Bangsa (Building Nation-State Identity) Dalam Organisasi Masyarakat Berbasis Keagamaan di Sumatera Utara
dc.typeLecture Papers
ge.collectioncodeOAIDATA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:10950559
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gel/10950559
ge.lastmodificationdate2017-06-28 23:03
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid148960
ge.oai.repositoryid3171
ge.oai.setnameLecture Papers (LP)
ge.oai.setnameLP - Report Research
ge.oai.setspeccom_123456789_18
ge.oai.setspeccol_123456789_64970
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setnameGlobeTheoLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.setspecglobetheolib
ge.linkhttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/65908


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record