PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH

Abstract

Muhammadiyah yang memposisikan diri sebagai gerakan Islam, gerakan amar ma'ruf dan nahimunkar, serta gerakan tajdidyang membuka lebar-lebar pintu ijtihad. Dan salah satu bentuk perhatian concern) Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid adalah keinginan untuk memajukan kaum perempuan sejak organisasi ini didirikan. Pemberdayaan (empowerment) politik perempuan ini diperuntukkan mengubah arah dan sifat dari kekuatan-kekuatan sistemik yang memarjinalkan perempuan dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Kekuatan sistemik tersebut mencakup seluruh struktur kekuasaan diberbagai level dan bidang, baik level pemerintahan/negara, masyarakat maupun keluarga, serta di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, agama dan sebagainya. Islam mengakui adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan, baik dari segi fisik ataupun psikologis. Dari adanya perbedaan tersebut. Bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang aktivitas politik perempuan perlu di bahas secara mendalam. Walapun informasi yang terdapat dalam Quran dan Hadis tentang peran politik perempuan adalah memungkinkan dan tidak ada nash yang melarangnya.
 
 Diskursus ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis-politis dan teori politik Islam, fokus kajian ini ditekankan pada upaya mencari kaitan antara bentuk-bentuk perilaku politik yang dibangun Muhammadiyah dengan aspek-aspek pemikiran, doktrin, dan kebudayaan politik yang mempengaruhi gerakan Islam yang lahir tahun 1912 ini. Hal ini dilakukan karena sebagaimana penulis ketahui bahwa Muhammadiyah adalah organisasi sosial-keagamaan, namun karena faktor situasi dan kondisi, juga pengaruh emansipasi, yang akhimya menyebabkan organisasi ini terlibat dalam politik. Dan gerak politik perempuan menurut pandangan Islam sendiri tidak bisa terlepas dari gerakan sosial, dan ini merupakan pintu utama untuk memahami aktifitas politik perempuan dalam masyarakat Islam. Duverger, Russ dan Althoff mengatakan bahwa sosiologi politik mempelajari mata rantai antara politik dan masyarakat, antara struktur-struktur sosial dan struktur politik dan antara tingkah laku sosial dan tingkah laku politik.
 
 Setiap orang baik perempuan maupun laki-laki, harus bertanggung jawab dalam perbuatannya menyangkut dirinya sendiri dan ibadahnya kepada Allah, disamping mengenai urusan kemasyarakatan. Maka perempuan dan laki-laki bertanggung jawab juga di dalam amar makruf nahi mungkar dalam hal menegakkan keadilan dan mengenyahkan kelaliman. Maka tidak ada alasan untuk mengingkari hak wanita, diantaranya untuk masuk dalam jabatan politik seperti: eksekutif, legislatif dan yudikatif dan juga jabatan publik (birokrasi, profesional, ormas) karena hal ini berarti mengingkari tanggung jawab kemasyarakatannya. Karena pada dasamya merekalah yang paling memahami kebutuhan-kebutuhannya.