PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN ANAK DALAM KANDUNGAN MENURUT PASAL 2 KUHPerdata

Abstract

Anak merupakan keturunan pertama dari sebuah kehidupan manusia
 dalam keluarga. Anak mempunyai hak semenjak berada dalam kandungan
 terutama dalam masalah kewarisan. Menurut KUHPerdata Pasal 2 Buku Kesatu
 tentang Orang, Bab Kesatu bahwa: "Anak yang ada dalam kandungan seorang
 perempuan, dianggap sebagai sudah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si
 anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan dianggaplah ia tak pemah ada"
 Dalam hukum Perdata yang bersumberkan KUHPerdata kedudukan anak di dalam
 mewaris mendapat prioritas utama, artinya bahwa kedudukan yang lainnya tidak
 mewaris apabila ada anak. Menurut Witjono Prodjodikoro, dalam KUHPerdata
 mengenal empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta warisan,
 dengan pengertian ada golongan ke-l maka golongan-golongan yang lain tidak
 berhak, apabila golongan ke-1, tidak ada, maka golongan ke-2 sajalah yang
 berhak. Membahas dari sisi hukum perdata berkaitan dengan Pasal2 KUHPerdata,
 mengenai bayi yang berada dalam kandungan ibu, dianggap sebagai subyek
 hukum, dengan syarat: telah dibenihkan, dilahirkan hidup, ada kepentingan yang
 menghendaki. Ada suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat mengetahui saat
 yang tepat kapan seseorang meninggal dunia. Demikian pula tidak secara tepat
 diketahui apakah seorang ahli waris hidup pada saat si pewaris meninggal dunia.
 Hal ini terjadi apabila si pewaris dan ahli waris meninggal dalam keadaan yang
 sama.
 Skripsi ini bersifat penelitian pustaka (library research), yaitu dengan
 mengambil data dari bahan pustaka, baik dari buku, dari basil penelitian dan juga
 dari semua yang berkaitan dengan masalah tersebut, sedang pendekatan yang
 digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang
 digunakan untuk mengetahui adanya nash dan aturan perundang-undangan
 tentang anak dalam kandungan.
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Dalam KUHPerdata tidak
 dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Dengan demikian, bahwa antara
 laki-laki dengan perempuan dibedakan dalam hukum waris Islam, demikian pula
 dalam hal-hal yang lain. Hal ini mengingat sistem sosial yang menempatkan laki-laki dalam tanggung jawab yang melebihi tanggung jawab perempuan. Lain
 halnya dengan KUHPerdata menempatkan hak antara laki-laki dan perempuan
 sama dalam segala hal.
 Hukum kewarisan Islam lebih rinci mengatur tentang hak anak dalam
 kandungan baik dalam hal sebagai ahli waris maupun dalam menerima hak-hak
 yang lain, sedangkan hukum kewarisan KUHPerdata dalam satu pasal saja yakni
 Pasal 2 KUHPerdata yang mengatur tentang hak anak dalam kandungan.