KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA BERSAMA AKIBAT DARI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KENDAL (Studi Kasus Putusan No. 583/Pdt.G/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kabupaten Kendal)

Abstract

Kenyataan yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini
 khususnya di Kabupaten Kendal, mayoritas masyarakatnya beragama Islam menunjukkan
 bahwa setelah terjadinya suatu perceraian, persoalan yang dipermasalahkan oleh kedua
 belah pihak (suami-isteri) adalah mengenai kedudukan harta bersama yang
 penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Agama Kendal, ini berdasarkan Putusan
 Pengadilan Agama Kendal Nomor : 583/Pdt.G/PA.Kdl yang telah mempunyai kekuatan
 hukum tetap.
 Tujuan penulisan tesis ini untuk memahami akibat hukum yang timbul dari perceraian
 terhadap harta bersama, memahami pelaksanaan pembagian harta bersama dan kendala-
 kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama beserta caia
 penyelesaiannya di Pengadilan Agama Kendal.
 Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penulis berusaha
 melakukan pendekatan dengan masalah yang diteliti sesuai dengan sifat hukum riil yang
 berlaku di masyarakat. Teknik pengumpulan sample berbentuk purposive sampling yang
 didasarkan pada tujuan tertentu.
 Akibat hukum yang timbul dari perceraian terhadap harta bersama yaitu setelah
 adanya perkawinan, harta kekayaan yang diperoleh baik dari suami atau isteri menjadi harta
 bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin dan jika perkawinan putus,
 masing-masing berhak separuh dari harta bersama tersebut. Pelaksanaan pembagian harta
 bersama dari perceraian dimulai dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak, setelah
 syarat-syarat untuk pengajuan terpenuhi maka proses pembagian harta bersama diproses,
 sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama
 Kendal Nomor : 583/Pdt.G/PA.Kdl menetapkan pembagian harta bersama seperdua bagian
 untuk penggugat dan seperdua bagian untuk tergugat. Kendala-kendala dan
 penyelesaiannya, tanah yang di anggap sebagai harta bersama oleh tergugat, dalam hal ini
 perlu menghadirkan saksi-saksi di persidangan untuk membuktikannya. Pembagian harta
 bersama berbentuk. tanah yang berbidang-bidang, ditempat yang berbeda-beda telah dibagi
 seperdua tapi para pihak tidak puas maka Hakim, Panitera, Juru sita mengambil bidang
 tanah lain yang lebih mahal atau lebih murah untuk menutup kekurangan dalam pembagian
 harta bersama dengan perhitungan yang cermat. Terhadap barang sengketa yang
 merupakan harta bersama yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal,
 dengan menyampaikun surat permohonan bantuan pemeriksaan {decente) kepada
 Pengadilan Agama Kendal dengan tujuan dibantu dalam peminjaman tempat dan dibantu
 dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat (decente).
 Kesimpulan dari penulisan tesis ini bahwa pembagian harta bersama akibat dari
 perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendal menetapkan pembagian harta
 bersama separuh untuk penggugat dan tergugat.