TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POSISI PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS (PRAKTIK KEWARISAN ADAT DI MASYARAKAT MUSLIM DESA SIRU, KECAMATAN LEMBOR, KABUPATEN MANGGARAI BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)

Abstract

Ayat Al-Qur’an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini
 dapat dimengerti sebab masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang. Dalam
 sistem kewarisan Islam, anak laki-laki dan perempuan sama-sama berkedudukan
 sebagai ahli waris. Tetapi dalam praktiknya, masih banyak masyarakat Muslim
 membagi harta waris belum menggunakan ketentuan yang telah digariskan secara
 rinci dalam Al-Qur’an. Hal ini seperti yang terjadi pada masyarakat Muslim Desa
 Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tengara
 Timur. Dalam pembagian harta warisan masyarakat Muslim Desa Siru, jika
 pewaris meninggalkan anak laki-laki dan perempuan maka yang mendapat harta
 waris adalah anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan
 harta warisan dari orang tuanya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang
 menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang
 menyebabkan anak perempuan tidak mendapatkan harta waris jika bersama anak
 laki-laki dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris
 berdasarkan adat kebiasaan di masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor,
 Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Tenggara Timur.
 Untuk mengetahui bagaimana praktik kewarisan yang terjadi di
 masyarakat Muslim Siru, penulis melakukan penelitian dengan jenis penelitian
 lapangan dan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan tokoh adat,
 perangkat desa, tokoh agama, pewaris, ahli waris dan ditunjang dengan buku-buku
 yang membahas hal yang terkait dengan penelitian. Sifat penelitian ini adalah
 preskriptif-analitik, hasil penelitian dijelaskan dan dianalisis menggunakan
 pendekatan normatif dan teori ‘urf.
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktik pembagian warisan
 pada masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai
 Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hanya menjadikan anak laki-laki
 sebagai ahli waris sedangkan anak perempuan tidak diberikan hak warisnya jika
 bersama anak laki-laki disebabkan oleh beberapa faktor, pertama, faktor
 membayar uang belis atau paca dari pihak laki-laki ke pihak perempuan, kedua,
 adanya pandangan hidup ata one dan ata pe’ang (anak laki-laki dianggap orang
 dalam sedangkan anak perempuan dianggap orang luar), ketiga, masyarakat
 Muslim Siru belum memahami secara menyeluruh hukum waris Islam. Jika
 ditinjau dengan hukum Islam praktik tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.
 Maka dapat dikatakan praktik tersebut adalah adat yang tidak baik (‘urf fasid).