TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK PENENTUAN USIA MINIMAL PERKAWINAN DI DUSUN MACANMATI, DESA GIRIMULYO, KECAMATAN PANGGANG, GUNUNGKIDUL

Abstract

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah
 tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk mewujudkan
 tujuan perkawinan tersebut, maka diperlukan upaya pendewasaan bagi
 para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, karena masalah
 kedewasaan tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan
 pasangan suami isteri dalam membina rumah tangga, yakni kemampuan
 dalam member nafkah secara lahir batin kepada isteri dan anakanaknya,
 maupun dalam mengendalikan emosional yang ada pada diri
 masing-masing. Seiring berjalannya waktu, pasangan suami dan isteri
 tentu akan menemui masalah dalam keluarganya, maka dari itu perlu
 adanya persiapan mental dari seorang suami untuk menyelesaikan
 masalah. jika tidak mampu, bukan tidak mungkin akan terjadi tindak
 kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian.
 Alasan adanya penentuan usia minimal perkawinan yang tidak
 sesuai dengan Undang-undang Perkawinan pasal 7 ayat (1) berkaitan
 dengan upaya perangkat padukuhan macanmati dalam mewujudkan
 kemashlahatan untuk masyarakatnya. Selain itu tujuan adanya
 penentuan usia minimal perkawinan di macanmati adalah untuk
 memelihara kepentingan asasi manusia (maqasid syari’ah) yaitu
 pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Penulis tertarik
 meneliti bagaimana dasar dan pertimbangan yang digunakan oleh
 perangkat desa dalam praktik penentuan usia minimal perkawinan di
 padukuhan Macanmati.
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, penulis
 memperoleh data melalui wawancara kepada 5 narasumber dari Dusun
 Macanmati, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul. Penelitian
 ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan
 yuridis normatif, yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan atas
 asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan, serta pendekatan
 yang didasarkan atas hukum islam, baik berasal dari nash Al-Qur’an, al
 Hadits, kaidah-kaidah ushul fiqh serta dalil-dalil yang berkaitan dengan
 penelitian ini.
 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar dan
 pertimbangan perangkat dukuh dalam menentukan usia minimal
 perkawinan secara normative sudah benar, karena tujuannya adalah
 untuk kemaslahatan masyarakatnya dengan upaya yang dilakukan
 menyangkut pencegahan pernikahan dini meliputi pembekalan
 kewirausahaan, penyuluhan kepada orang tua dan seluruh remaja di
 Dusun Macanmati yang bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas
 Kesehatan setempat. Selain itu, upaya yang dilakukan adalah membuat
 jadwal kegiatan yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat Dusun
 Macanmati. Namun secara yuridis, penetapan usia minimal perkawinan
 yang tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan tidak bisa
 dibenarkan karena hal tersebut sama dengan mencegah hak seseorang