Positivisasi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia

Abstract

In the context of Islamic law, the Jakarta Charter was seen as one of the result of the trial BPUPKI, a persuasive source. New Islamic Law becomes authoritative sources (sources of law has been legally binding) in the state administration, when the July 5 Presidential Decree 1959 which recognizes that animates the Jakarta Charter 1945. Islamic law as a legal order that guided and adhered to by the majority of the population and the people of Indonesia is both the law that has been living within the community. It has also become the part of the teachings and beliefs of Islam that exists in the national law as well as the source of guidance and development.

Dalam konteks hukum Islam, Piagam Jakarta sebagai salah satu hasil sidang BPUPKI merupakan sumber persuasive. Hukum Islam baru menjadi sumber autoritatif (sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum) dalam ketatanegaraan, ketika Dekrit Presiden R.I 5 juli 1959 yang mengakui bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat. Demikian pula sudah merupakan bagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.