POLITIK HUKUM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PINDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN 45 UNIT SEPEDA MOTOR BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2001

Abstract

Politik desentralisasi menyebabkan korupsi di daerah, karena memberikan
 kewenangan kepada kepala daerah mengelola anggaran. Kewenangan tersebut
 berakibat terhadap sikap moral dan kompetensi management pemerintah. Politik
 hukum adalah kebijakan, situasi sosial yang mempengaruhi pelaksanaan hukum.
 Pembalikan beban pembuktian untuk mengakses uang dan kekayaan negara yang
 dikorupsi. Tetapi proses pembalikan beban pembuktian selama ini belum berjalan
 karena tidak dilengkapi dengan hukum acara pidana khusus yang memfasilitasi
 penanganan pidana khusus. Bagaimana upaya politik hukum agar pembalikan
 beban pembuktian menjadi salah satu instrument pemberantasan korupsi yang
 efektif.
 Penelitian ini adalah jenis juridis empirik, melihat kenyataan hukum dari
 sudut pandang soaial politik. Sumber data primer adalah wawancara, dokumen
 kasus. Sedangkan dokumen sekunder adalah buku-buku, jurnal, hasil penelitian,
 dokumen kebijakan teknis, peraturan perundang-undangan. Analisis sistem
 trigulasi untuk mengambil fakta-fakta penanganan pidana korupsi kemudian
 dikomparasikan dengan peraturan formil.
 Penerapan pembalikan beban pembuktian sampai saat ini masih menjadi
 perdebatan di antara para ahli hukum dan praktisi, karena tidak terakomodirnya
 dalam suatu sistem hukum yang memadai. Seperti halnya hukum acara tentang
 bagaimana seharusnya pembalikan beban pembuktian tersebut dilakukan dalam
 proses persidangan.
 Kata kunci : korupsi, politik hukum, pembalikan beban pembuktian