Show simple item record

dc.contributor.authorH. R. AR Harry Anwar
dc.date.accessioned2019-09-23T14:56:43Z
dc.date.available2019-09-23T14:56:43Z
dc.date.created2019-05-28 23:34
dc.date.issued2015
dc.identifieroai:neliti.com:281770
dc.identifierhttps://www.neliti.com/publications/281770/sistem-sentralisasi-kepolisian-indonesia-dalam-pradigma-good-governance
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/88956
dc.description.abstractKeberadaan lembaga kepolisian dalam suatu negara mutlak diperlukan. Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang tidak mempunyai lembaga kepolisian. Namun demikian, antara satu lembaga kepolisian pada suatu negara belum tentu menggunakan sistem kepolisian yang sama pula dikarenakan adanya pengaruh dari faktor sistem politik/pemerintahan yang dianut serta mekanisme sistem kontrol sosial yang berlaku dalam negara tersebut. Bahkan dengan sistem pemerintahan yang sama-sama menganut paham demokratis pun, belum tentu menggunakan sistem kepolisian yang sama. Sebagaimana diketahui secara universal hingga kini yaitu di dalam negara-negara demokratis terdapat tiga sistem kepolisian yang digunakan, yaitu Sistem Kepolisian Terpisah (Fragmented System of Policing), Sistem Kepolisian Terpusat (Centralized System of Policing) dan Sistem Kepolisian Terpadu (Integrated System of Policing). Oleh karena itulah dalam praktik kepolisian dipandang perlu untuk menelaah lebih lanjut terkait dengan berbagai kelemahan maupun kelebihan dimaksud melalui suatu metode perbandingan antar sistem kepolisian dalam rangka mendapatkan pemahaman secara integral tentang perbedaan yang terdapat antara suatu sistem kepolisian pada suatu negara tertentu dengan sistem kepolisian negara lain. Sistem kepolisian di Indonesia menggunakan paradigma Centralized System of Policing, yaitu suatu sistem kepolisian yang terpusat di mana sistem kepolisian berada di bawah kendali atau pengawasan langsung oleh pemerintah pusat. Sistem ini dahulunya dianut oleh sistem pemerintahan yang totaliter seperti Jerman pada era Nazi. Outcome yang hendak dicapai dari hasil perbandingan sistem kepolisian dimaksud antara lain agar dapat diambil suatu manfaat dari suatu sistem kepolisian negara tertentu bagi negara lainnya, antara lain berupa penataan dan pengembangan organisasi (organizational development) serta pengembangan potensi kerjasama kerjasama antar lembaga kepolisian beberapa negara.
dc.languageid
dc.language.isoind
dc.publisherUniversitas Langlangbuana
dc.sourceWacana Paramarta
dc.subjectIndonesia
dc.subjectgood governance
dc.subjectparadigma
dc.subjectIndonesia
dc.subjectkepolisian
dc.subjectsentralisasi
dc.subjectsistem
dc.titleSistem Sentralisasi Kepolisian Indonesia dalam Pradigma Good Governance
dc.typeJournal:eArticle
ge.collectioncodeBL
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:16236110
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gel/16236110
ge.lastmodificationdate2019-05-28 23:34
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid149951
ge.oai.repositoryid99698
ge.oai.setnameWacana Paramarta
ge.oai.setspec4735
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.linkhttps://www.neliti.com/publications/281770/sistem-sentralisasi-kepolisian-indonesia-dalam-pradigma-good-governance


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record